Malang – Tahun 2024, Pj.Walikota Malang Wahyu Hidayat makin tancap gas mencapai target kinerja nya yang dikenal “4 Sehat 5 Sempurna”. Berbagai upaya sudah dimulai sejak dirinya menjabat pada September tahun lalu, mulai penanganan stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terbaru, Jumat (5/1), orang nomor satu di Pemkot Malang ini mengunjungi 2 dinas di Kota Malang, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kedatangan Wahyu di 2 dinas itu dalam rangka mengoptimalkan mandatory spending khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Sebagai informasi, mandatory spending adalah kebijakan fiskal melalui pengalokasian belanja yang diatur undang-undang untuk mengurangi resiko ketimpangan sosial di masyarakat. Hal inilah yang sedang dioptimalkan Pj. Walikota Malang sebagai bentuk kehadiran pemerintah menciptakan pemerataan pembangunan.
Berbicara di depan para pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan, Wahyu mengapresiasi langkah yang telah dilakukan dinas kesehatan. Dengan prosentase 11,11% di APBD Tahun 2024 diharapkan mampu menangani permasalahan kesehatan seperti stunting dan peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.
“Dari data yang ada, mandatory spending di dinas kesehatan sudah melebihi 10%. Tahun 2023 lalu di angka 11,44 (P-APBD). Hasilnya jelas, angka stunting bisa terus di tekan, pelayanan baik di Labkesda, RSUD dan Puskesmas juga maksimal, 15 puskemas juga sudah masuk kategori paripurna, ini hasil yang bagus,” jelas Wahyu.
“Karena itu saya mengapresiasi, hasil tahun 2023 harus terus dikuatkan, kontinyu terus dan di tahun 2024 prosentasenya 11,11%, harapan saya ini dapat segera di laksanakan, kita berikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat,” sambungnya.
Sejalan yang disampaikan di Dinas Kesehatan, hal yang sama juga diutarakan oleh Pj.Walikota Malang Wahyu Hidayat saat mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Orang nomer satu di Pemkot Malang itu kembali menguatkan mandatory spending.
Menurutnya, sama seperti kesehatan, bidang pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Karena itu, Wahyu Hidayat juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan terkait alokasi anggaran mandatory spending yang di tahun 2024 ini sebesar 24,88% dimana prosentase itu naik dibandingkan tahun 2023 lalu.
“Sama seperti di Dinas Kesehatan, saya juga mengapresiasi upaya dinas pendidikan. Prosentase nya 24,88% dan naik dibanding tahun lalu. Ini yang saya apresiasi, artinya komitmen saya dan pemerintah Kota Malang untuk memajukan pendidikan benar-benar dilaksanakan,” ucapnya.
Wahyu juga menyampaikan untuk mendukung pencapaian itu, dirinya menginstruksikan Dinas Pendidikan fokus pada penanganan aspek-aspek penting, salah satu yang ingin disasar adalah meningkatkan kualitas pendidikan lewat kurikulum yang update.
“Kita sudah punya modal, nah tentu saya minta detail aspek-aspek penting yang harus diperhatikan, sarana prasarana harus, kuriulum harus update contohnya pendidikan P5 dan juga ekonomi kreatif, ini penting karena sejalan dengan pengembangan Kota Malang menjadi kota Kreatif, jadi semuanya bisa linear,” tutupnya.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Malang
