Malang – Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk mewujudkan smart city. Hal itu disampaikan oleh Pak Walikota Sutiaji saat Webinar dan Diskusi Panel FIA UB di NCC Balai Kota Malang (3/11). “Harapannya dengan smart city nanti, yang kami, masuk di dalam komitmen kami the future of Malang ini, baik nanti Malang Creative, masuknya nanti adalah Malang 4.0, Goalnya adalah Malang Nyaman dan Malang Services. Ini yang hemat kami adalah menjadi keharusan kita untuk Smart City.” ujarnya.
Pak Walikota juga sudah menerbitkan Perwal 12/2018 tentang Roadmap Ekraf (ekonomi kreatif) Kota Malang. Roadmap ini terdiri dari langkah Kota Malang dalam mewujudkan smart city selama 5 tahun ke depan yang sudah dimulai di tahun 2020 ini. Penerbitan Roadmap ini didasari dengan pertumbuhan dua kali lipat potensi dan aset SDM Kreatif kota Malang dari tahun 2017 – 2019. Bahkan pada 2019 kota yang saat ini dipimpin oleh Pak Sutiaji menjadi role model kota kreatif dengan ekosistem tumbuh kembang subsektor game dan aplikasi terbaik. Beliau juga memberi kabar gembira tentang anak-anak Malang yang telah mendapatkan permintaan pasar terkait game dari Amerika dan aplikasi dari Jepang. “Ini luar biasa, perlu kita support!” imbuhnya.
Wujud implementasi komitmen membangun smart city adalah dibentuknya Kelembagaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari dengan SK Walikota 209/2019. Dengan SK tersebut pria kelahiran Lamongan ini ingin mengkolaborasikan kompetensi yang ada dalam komunitas yang disebut dengan Pentahelix atau unsur ABCMG. “A nya adalah Akademisi, B nya adalah Pebisnis, C nya adalah Community, Komunitas atau masyarakat. Terus G nya adalah Government atau kami, dan M nya adalah media.” jelasnya.
Pak Walikota juga memberi contoh implementasi lain yang sudah dilakukan terkait pentingnya smart city di kota Malang. Yaitu adalah Smart Governance dengan layanan seperti App. Ker, SURADI, SIPD, Dashboard, SAMBAT, Si Bansos, Si Preti Berbasis Mobile, SIM PKK, SIM Izol, E-Pokir, Si-PTL, dan SIM Kesehatan Hewan.
Aspek Smart Economy pun juga sudah dilakukan oleh Pemkot. Aksi nyata dari penerapan smart economy adalah Malang memiliki MALPRO (Malang Beli Produk Lokal). Termasuk langkah digitalisasi pasar rakyat yang memberlakukan sistem pembayaran cashless bagi pasar tradisional di Malang.
Pada saat sesi diskusi, Hafizh Raihan, Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Brawijaya menanyakan tentang pelaksanaan sistem e-Angkot di kota Malang serta dampak yang ditimbulkan. Karena di Malang sendiri terdapat transportasi online seperti Gojek dan Grab yang ditakutkan akan terjadi persaingan bisnis dan polemik.
Menjawab pertanyaan itu, Pak Sutiaji menjelaskan tentang kelebihan e-angkot yaitu dengan menggunakan sistem zona. Selain itu e-angkot juga bisa menjangkau perkampungan. Penumpang pun tidak perlu menunggu angkot ‘ngetem’ karena sudah ada perhitungan waktu terkait jarak yang akan ditempuh. Sedangkan untuk polemik dengan transportasi online, Sutiaji menjelaskan bahwa pemkot sedang menyusun suprastruktur bersama dengan investor, sedangkan untuk infrastruktur sendiri akan ditangani oleh kepala daerah. (GMA)
