MALANG – Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 dengan tema “ Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitasi Harga Menuju Indonesia Maju”. Rapat ini diselenggarakan secara virtual lewat zoom meeting di Ngalam Command Center, Balaikota Malang (22/10).
Hadir pada rapat koordinasi nasional Menteri Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri-Menteri lainnya. Hadir juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se Indonesia dan juga Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia.
“Rakornas pengendalian inflasi merupakan amanat Kepres No. 23 tahun 2017 tentang pengendalian inflasi nasional. Rakornas merupakan koordinasi tertinggi yang menentukan arah kebijakan inflasi ke depan baik di tingkat pusat ataupun daerah”. Ucap Iskandar Simorangkir selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonimian pada pembukaan rakornas tersebut.
Iskandar Simorangkir menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah dengan Menteri Koperasi dan UKM guna mendorong transformasi digital UMKM khususnya untuk mendorong ketahanan pangan yang banyak melibatkan petani dan UMKM. Beliau melanjutkan sesuai dengan ekosistem kondusif yang telah dibangun, daya konsumsi masyarakat yang besar dan bonus demografi maka peran UMKM harus dioptimalkan semaksimal mungkin agar lebih berkembang dan lebih kuat serta bertranformasi ke arah pemanfaatan teknologi digital dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional dan ekonomi yang lebih inklusif.
Presiden Jokowi juga turut memberi sambutan kepada seluruh peserta rakornas secara virtual. Dalam sambutannya, beliau menekankan tentang pentingnya mengendalikan kebijakan inflasi terutama pengendalian jumlah permintaan dan penawaran.
“Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga,” ucap mantan walikota Solo tersebut.
Jokowi juga menambahkan, pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada pengendalian harga saja, daya beli masyarakat pun juga harus dijaga melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan kepada UMKM.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM,” imbuhnya.
Dengan upaya-upaya tersebut, presiden berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi APBD di bidang belanja bantuan sosial dan belanja modal untuk mendukung pemulihan ekonomi lewat produk-produk lokal buatan UMKM di Indonesia.
Selanjutnya Gubernur BI menjelaskan perkembangan terkini dan perkiraan inflasi Indonesia tahun 2020/2021. Dalam paparannya, kondisi inflasi di seluruh daerah di Indonesia sampai dengan September 2020 masih sangat rendah. Tercatat secara nasional 1,42% year on year. Beliau memperkiraan inflasi 2021 akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 1%.
“Meskipun demikian sejumlah risiko perlu kita waspadai antaralain meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional, kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu, maupun pengaruh tertunda dari expansi moneter yang dilakukan pada tahun 2020” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menghimbau dan mengajak kepada seluruh aspek untuk bekerja sama dalam mendorong demand masyarakat kendati diketahui bahwa 57% lebih Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan dari sisi konsumsi oleh karena itu Sri Mulyani mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus mendorong sisi permintaan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melanjutkan hal tersebut Tatang Marzuki Menteri Koperasi dan UMKM menyampaikan bahwa “berdasarkan arahan presiden kita diarahkan untuk melakukan inovasi kelembagaan melalui program korporatisasi UMKM” oleh karena itu Tatang Marzuki juga menyampaikan perlunya kerjasama antara setiap kementrian dan pemerintah daerah dalam mengerjakan proyek besar tersebut.
Menutup rakornas tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak seluruh jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah untuk bekerjasama menjaga kestabilitasan harga dan kestabilitasan nilai mata uang Indonesia. “Perlu timbul rasa nasionalisme kita untuk bersama-sama paralel pusat dan daerah,bekerjasama menjaga kestabilitas harga dan juga kestabilitas nilai mata uang kita. Artinya kita harus menjaga pola demand kita agar tetap stabil”, pungkas mantan KAPOLRI tersebut. (AVY).