Malang(23/09)- Pesan ini disampaikan Walikota Malang Drs.H.Sutiaji saat menjadi narasumber dalam Webinar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Elektronik untuk Menuju Pelayanan Prima. “Disaat kita melayani masyarakat dengan baik maka trust (kepercayaan .red) masyarakat terhadap pemerintah semakin baik, ketika trust masyarakat semakin baik terhadap pemerintah maka legitimacy government semakin bagus. Disaat legitimacy pemerintah bagus di hadapan masyarakat maka seluruh program positif yang dicanangkan pemerintah pasti mendapat dukungan dari masyarakat.” Ujar Pak Aji sapaan akrab Walikota Malang. Webinar ini diikuti oleh kurang lebih 200 peserta di 27 lokasi terpisah yang terhubung melalui teleconference.
Webinar yang dilaksanakan di NCC Balaikota Malang ini bertujuan untuk memantapkan mekanisme tata kelola pelayanan peijinan serta non perijinan pasca diundangkannya perwal 3 tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan sekitar 128 jenis layanan ke Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan dilaksanakannya acara ini diharapkan membuat pelayanan menjadi lebih ringkas dan lebih cepat sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusannya. Iklim usaha pun di Kota Malang menjadi lebih baik lagi.
Pada kesempatan webinar ini Asisten Deputi Pelayanan Publik I Kementrian PANRB Jeffrey Erlan Muller menyampaikan konsep mal pelayanan publik. “Mal pelayanan publik ini sebetulnya didasarkan dari UU no 25 tahun 2009 untuk mempermudah berbagai pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan murah serta transparan. Tentunya pelayanan pelayanan ini dilakukan secara terpadu. Kalau kita melihat layanan ini sebetulnya ujung atau akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi. “ jelasnya.
Selanjutnya Dr. Safrizal ZA, M.Si Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang menjadi narasumber selanjutnya menyampaikan pentingnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Prima. “Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan” pesannya diawal paparannya. Ia melanjutkan PTSP Prima harus memperhatikan kelembagaan DPMPTSP, pendelegasian, memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) , kualitas & kuantitas SDM, sarana dan prasana DPMPTSP, penyederhanaan prosedur pelayanan dan terintegrasi dengan OSS. (EM/DV/YN)
