Forkopimda Se Jatim, Tekad Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019

Membangun kondusifitas. Itulah semangat yang diusung pada perhelatan Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur, yang di gelar di convention hall Grand City Surabaya (6/11 ’18).

 

Aspirasi penting untuk membangun kualitas demokrasi. Namun aspirasi menjadi masalah apabila dilakukan dengan mobilisasi massa yang berlebihan. Ujar Gubernur Jatim Soekarwo. “Kita minimalisir pergerakan dan aksi aksi di jalan. Saya minta Kepala Daerah beserta jajaran Forpimda secara bersama sama menampung aspirasi di pendopo pendopo Pemerintah Daerah, “imbuh Pak De Karwo. Ditambahkan suami Hj. Nina Soekarwo, kondisi negara itu sangat ditentukan lebih banyak dari sebuah persepsi. “Kalau aksi aksi banyak terjadi, maka yang muncul adalah persepsi ketakutan, ketidaknyamanan dan ketidak pastian. Ujungnya politik mengalami goncangan. Itu yang harus kita hindari atau minimalisir secara berjenjang di setiap lapisan, “himbau Gubernur Jatim dihadapan peserta rakor yang meliputi Walikota, Bupati, Forpimda, Camat, Danramil serta Kapolsek se Jawa Timur. Ikut juga hadir Pimpinan DPRD, KPU serta Bawaslu se Jawa Timur.

 

Gubernur Jatim juga mengingatkan proses demokrasi akan membawa dampak kepada ekonomi negara.  “Ekonomi itu persepsi,  belum tentu fakta.  Sehingga issue dan atau informasi yang tidak jelas (hoax)  dapat mengguncang sendi sendi ekonomi, “tutur Pak De Karwo, Pria ramah yang telah memasuki masa dua periode memimpin Jatim. Ditambahkannya, kejatuhan seringkali dikarenakan kualitas SDM yang emosional,  kualitas kesehatan rendah,  kualitas infrastruktut rendah dan leadership yang tidak bisa memberi kenyamanan. Kepada jajaran birokrasi Pemda,  Polri dan TNI,  Gubernur Soekarwo mendorong untuk mengembangkan dan menghidupkan solusi kultural, budaya dialog damai sebagai jalan yang harus ditempuh.

 

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Soemarsono, menegaskan pentingnya menjaga  netralitas ASN dalam tahapan Pemilu. “Ini penting, karena Kepala Daerah diperkenankan menjadi Tim Sukses dan menentukan pilihan politik. Sehingga dengan jabatan politiknya tersebut, diharapkan ASN bisa memilah dan memisahkan perannya sebagai pelayan publik untuk tetap netral dan tidak ketarik tarik, “pesan Soni. Data Kemendagri ada 1.527 pelanggaran ASN terkait netralitas telah diproses.  Dalam rangka mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan damai, Soni Soemarsono, juga mengajak agar 2019 “zero demo”.

 

Walikota Malang Sutiaji, di tengah tengah rakor merespon pesan kondusifitas dari Gubernur Soekarwo. “Tentu itu menjadi komitmen kota Malang. Lebih lebih kondusifitas kota Malang tercatat terbaik secara nasional, bahkan diakui didunia internasional pada agenda konferensi jejaring kota kota kuat dan kondusif di atalya Turki waktu itu (red. 2017), “tutur Pak Ji, demikian Walikota Malang, akrab disapa. Ditambahkan pria ramah penghobby bulu tangkis tersebut, bahwa langkah upaya membangun kondusifitas dan sinergi gerak tidak sebatas di lingkup kota Malang, tapi sudah mencakup Malang Raya. “Semangat kebersamaan seperti itu yang terus kita dorong dan kuatkan, “tutur Walikota Malang yang hadir bersama Dandim Nurul Yakin, Kapolres Malang Kota Asfuri, beserta jajaran Camat dan Kapolsek,  Danramil se kota Malang, serta Kabag Pemerintahan dan Bakesbang kota Malang.

Posted in: Berita Terbaru

Leave a Comment