Jelang gawe Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI), presiden Jokowi mengundang Walikota anggota Apeksi, di istana Bogor (23/7 ’18). Plt. Walikota Malang, Sutiaji, yang hadir secara langsung, menginformasikan pertemuan dalam kerangka mengalirkan beberapa issue strategis yang muncul di daerah dan juga akan dikaji dalam Rakernas Apeksi yang dihelat di kota Tarakan (23-28 Juli).
Seperti dituturkan kembali oleh Plt. Walikota Malang, Presiden Jokowi membuka rapat dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian nasional ditengah perang dagang ekonomi saat ini antara Amerika vs China. Dikatakannya, ada dampak yang cukup terasa akibat kenaikan suku bunga The Fed terhadap Rupiah yang berada diluar kontrol pemerintah.
“Suasana sangat gayeng, karena kita (red. Walikota) diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan ragam permasalahan di daerah atau pun merespon issue issue skala nasional yang juga berdampak ke bawah, “tutur Sutiaji, Walikota Malang terpilih untuk periode 2018-2013. Diantara isu yang diangkat oleh para walikota kepada presiden adalah menyoroti masalah dana kelurahan sebagai pengganti dana desa, kemudian tunjangan penghasilan kepala daerah yang terlalu kecil, sementara disisi lain anggaran untuk DPRD dan tunjangan kinerja (Tukin) aparatur sipil negara (ASN) sudah naik.
Masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK) juga diperbincangkan. Menurut para walikota proses memperoleh DAK harap dipermudah agar proses selama ini yang sering berbelit di DPR/ kementerian bisa diminimalisir. Hal lain terkait kewenangan mengurus SLTA dikembalikan ke kab/ kota, masalah ASN dan Kategori II (K2) yang tidak lolos seleksi dan berbagai isu lokal di daerah masing-masing.
Dari apa yang diikuti Plt. Walikota Malang, Presiden berusaha merespon seluruh persoalan yang dikemukan dengan lugas dan clear sesuai gaya khas seorang Jokowi, seperti ctanggapan soal belanja APBD yang tidak efektif dan suka memperbanyak belanja rutin. Presiden menghimbau agar pemerintah daerah mengusahakan APBD itu digunakan lebih banyak untuk belanja modal sehingga memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat.
Presiden juga meminta agar jangan terlalu banyak membuat Perda yang berdampak menghambat investasi. Kepala daerah diminta mempermudah segala urusan investasi dan usahakan segala perizinan cepat selesai, kalau bisa dalam hitungan jam saja. Jika ada oknum ASN yang bermain-main dengan lambatnya perizinan, diberhentikan saja, ujar Presiden.
Terkait dengan rekruting ASN, presiden berpesan memprioritaskan untuk kebutuhan khusus seperti dokter, tenaga teknis di PU, guru, perawat, akuntan, auditor. Sementara untuk kebutuhan administrasi kantor diminimalisir. Sementara terkait tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi, maka tidak akan diberi kesempatan lagi untuk jadi ASN dengan alasan mereka sudah diberi kesempatan, tetapi tidak lolos, artinya mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi ASN. Sementata masalah SLTA, Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke kab/kota. Namun perlu diketahui bahwa prosesnya harus dibahas kembali di DPR, sebab terkait undang-undang.
Jokowi, juga meminta agar kepala daerah mencetak ASN yang handal yang bisa memberi dampak perubahan nyata bagi negara dan pro kepada kemudahan investasi.
Ditegaskan presiden Jokowi, saat ini kita berada dalam kondisi revolusi 4.0 yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Presiden meminta kepala daerah untuk mengantisipasi perubahan cepat tersebut dengan bertransformasi dan bersungguh-sungguh mengurus daerah dan negara.
“Ini bekal (bahan) yang strategis yang akan kami (Walikota) kuatkan dalam pembahasan pada rakernas Apeksi. Kota Malang juga akan bergerak aktif, terlebih dorongan untuk penguatan investasi juga menjadi salah satu fokus yang akan terus kita genjot, “tegas Sutiaji.
