20 tahun kiprah Malang Corruption Watch (MCW), baru kali ini (18’7 ’18) forum dialog dihadiri secara langsung oleh Kepala Daerah. Ini diungkapkan Lutfi J. Kurniawan, salah satu pendiri dan pembina MCW, merespon kehadiran Plt. Walikota Malang, Sutiaji di acara dialog rutin di “markas” MCW di Kali Metro, kelurahan Merjosari.
“Saya hadir karena saya juga dibesarkan dari dunia pergerakan, dan karenanya MCW saya anggap sebagai saudara dan mitra kerja. Oleh karenanya, saya ajak teman teman MCW serta para penggiat anti korupsi untuk bersama sama memancarkan energi positif, agar menghasilkan hal hal positif, “jelas Sutiaji, terkait kehadirannya. Karenanya, menurut Walikota terpilih dalam Pilwalkot Malang 2018 ini, bila energi positif yang dikedepankan, maka bukan orientasi mencari kesalahan, ketidak sukaan atau kebenciaan, namun lebih pada semangat bersama untuk melakukan perbaikan.
Merespon beberapa keluhan dan laporan dari perwakilan warga yang hadir dalam dialog, Plt. Walikota Malang yang penggemar bulu tangkis ini menyatakan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, namun ditekankannya apabila memberikan informasi hendaknya berbasis data, agar dapat tertindak lanjuti.
Masalah pendidikan banyak mendapat perhatian dari audience serta ditanyakan warga. Satu di antaranya terkait keberadaan komite sekolah. Warga merasa keberadaan beberapa komite sekolah hanya diposisikan semata formalitas untuk “kepentingan” sekolah, yang faktualnya beberapa hanya untuk kepentingan kepala sekolah. “Pak Sutiaji yang terpilih sebagai walikota, kami minta untuk merevitalisasi fungsi komite sekolah, agar peran cek balance program sekolah berjalan baik, “seru salah satu warga Mojolangu.
Menyikapi hal itu, Sutiaji yang juga pernah menjabat sebagai komite sekolah, menegaskan bahwa peran komite sekolah penting dan harus didorong sebagai mitra sekolah (red Kepala Sekolah). “Tapi jangan justru menjadi penghambat program sekolah, apalagi kriminalisasi kepala sekolah. Kita ini kadang kehilangan kearifan dalam bertindak, padahal tanggung jawab pendidikan itu hakikinya ada pada orang tua. Sehingga tidak bisa hitam putih, mutlak hanya dibebankan pada lembaga sekolah atau lebih tinggi lagi negara. Harus ada rumusan partisipasi para orang tua untuk memajukan lembaga sekolah serta mutu pendidikan. Karena perlu duduk bersama, tidak hanya komite sekolah tapi juga duduk bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan maupun kepolisian) agar maksud baik untuk kemajuan pendidikan tidak selalu mengarah pada pengertian pungli, “ujar Sutiaji.
Dihadapan MCW, Sutiaji juga menegaskan aparat sipil negara (ASN), sekarang tidak enak-enak. Mereka sekarang bekerja dalam tekanan karena dihantui permasalahan hukum. “ASN dalam posisi rentan, banyak yang enggan menjadi pejabat pembuat komitmen, penanggung jawab anggaran, karena situasi tidak mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja. Karenanya ke depan penguatan APIP (Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah) menjadi prioritas, agar permasalahan tereduksi di sini, dan bila ditangani APIP maka secara prosedural APH tidak diperkenankan.
Ikut hadir mendampingi Walikota, Asisten Administrasi Pemerintahan Abdul Malik, Kepala BP2D Ade Herawanto, Plt. Inspektur Kota Malang Anita Sukmawati, serta hadir pejabat Kejaksaan Negeri Kota Malang Kuswandono, perwakilan Diknas Kota Malang dan Kabupaten Malang.
