Malang-Agar perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan daerah,pelaporan keuangan, dan kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bagian organisasi sekretariat daerah Kota Malang mengadakan sosialisasi peraturan walikota Malang nomor 31 tahun 2017 tentang mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegitan ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 di ruang akasia Savana Hotel & Convention.
Kegiatan ini diikuti peserta berjumlah 140 orang yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Narasumber dari sosialisasi ini adalah Drs. Mulyono, M.Si. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kota Malang dan Boedi Utomo, SE, M.Si Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Malang
Dwi Rahayu S.H, M.Hum kepala bagian organisasi sekretariat daerah kota malang dalam sambutan pembukaannya menyampaikan manfaat dari sosialisasi peraturan walikota Malang nomor 31 tahun 2017 ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kota malang yang meliputi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan keuangan daerah.
Dasar hukum dari dari Peraturan Walikota Kota Malang No 31 Tahun 2017 ini berasal dari Kemendagri nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2016, tentang APBD tahun anggaran 2017. peraturan walikota Kota Malang nomor 93 tahun 2016, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017. Selain itu telah di undangkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.(ar)
