Jakarta, Money politic, black campaign (kampanye hitam) dan kampanye golput, menjadi stressing yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri pada acara rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di hall Kartika Candra, Jakarta (23/10 ’17). Demikian ditegaskan Soni Soemarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dihadapan 600 peserta rakornas.
Tercatat 171 daerah otonom yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota akan mengikuti pilkada serentak 2018. Ada pun 17 provinsi meliputi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Kota Malang sendiri, satu dari 39 kota yang akan mengikuti pilkada serentak 2018. Didampingi Kepala Bakesbang Kota Malang Indri Ardoyo dan Kabag Pemerintahan Dicky Haryanto, Abah Anton Walikota Malang menghadiri secara langsung rakornas pilkada serentak 2018 yang digelar di Jakarta. Saat dikonfirmasi kembali melalui Kabag Humas Widianto, membenarkan adanya kegiatan tersebut. “Itu undangan resmi ditujukan kepada semua Gubernur, Walikota/Bupati, KPU Provinsi/Kota/Kabupaten maupun Panwaslu Provinsi/Kota/Kabupaten yang akan menggelar pilkada di 2018. Jadi tidak benar informasi yang menegaskan ada agenda pemeriksaan KPK kepada Abah di Jakarta, “tegas Wiwid, demikian Kabag Humas biasa disapa awak media. Ditambahkan Wiwid, pada hari selasanya (24/10 ’17), ada dua agenda lagi yang mengundang Walikota Anton, yakni dari Kemen PUPR serta rakor terbatas Presiden Jokowi dengan Kepala Daerah se Indonesia.
Sementara itu, Abah Anton terkait dengan rakor kesiapan pilkada serentak, merespon konstruktif kegiatan tersebut. “Ini penting ditindaklanjuti dan diikuti koordinasi serta konsolidasi bersama antara Pemda, Aparat keamanan di daerah, penyelenggara pilkada (KPUD dan Panwaslu) serta stake holders, semata agar pesta demokrasi yang digelar bersifat menyenangkan. Itu semua bisa terwujud bila hadir rasa aman, nyaman dan tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat, “ujar Abah Anton. Hal penting lainnya yang ditekankan Abah Anton adalah menghadirkan perilaku politik yang bermartabat, sebuah tindakan politik yang adi luhung yang mengedepankan persaingan program daripada model model kampanye yang hanya mengarah pada serangan yang bersifat individu, bully membully atau dikenal dengan istilah black campaign.
Konstitusi kita menjamin untuk berserikat dan berkelompok. Hanya, ormas yang berada di republik ini harus memiliki komitmen yang sama tentang Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tiga hal ini prinsip dan tidak bisa ditawar tawar. Ini ditekankan Mendagri Tjahjo Koemolo, saat menutup acara rakor. “Saya perlu tegaskan dan titipkan ini setelah saya selesai melakukan pertemuan dengan DPR RI terkait dengan Perppu Ormas. Karena Pemerintah merumuskan Perppu ini tidak tiba tiba, tidak otoriter, tapi benar benar mencermati situasi yang ada dan dalam pencermatan lama, “tegas Tjahjo. Penegasan Mendagri dikuatkan dengan pemutaran video tabligh akbar dari sebuah ormas (red. yang dibubarkan), dimana oratornya menegaskan dan mengajak massa untuk meninggalkan ideologi saat ini serta menghancurkan nilai nilai nasionalis.
“Saya tidak ingin hal itu juga muncul dalam proses pilkada. Termasuk juga produk produk ujaran kebencian harus dilawan bersama. Karena ini yang akan merusak sendi sendi kebangsaan dan demokrasi, “pesan Mendagri Tjahjo.
Hal yang sama juga ditekankan, Menko Polhukam, Wiranto, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pilihan kita bersama dengan aktor utamanya partai politik. Oleh karenanya perlu dijamin, semua partai politik berdiri pada aras demokrasi Pancasila dan Pilkada termasuk bagian pentingnya. Ujar Wiranton.
Masih dari pesan penting rakor, ditekankan kemendagri bahwa 2024 menjadi target penting sebagai penyelenggaraan Pemilu serentak nasional (Dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada), dan proses itu akan mencapai keberhasilan juga ditentukan pada proses demokrasi 2018-2019.
Hal lain yang juga jadi catatan penting rakor, terkait dengan pencermatan atas perekaman data kependudukan, dan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah Papua. Pemerintah sendiri mentarget tingkat partisipasi dalam pilkada serentak 2018 sebesar 77.5 persen.
