Abah Anton Terima Audiensi dari Kementerian PUPR dan World Bank

Malang – Dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Malang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kemen PUPR) dan World Bank melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Kotaku di Kota Malang.

Bertempat di Ruang Rapat Walikota Malang pada hari Kamis (9/2) siang telah dilaksanakan audiensi antara Walikota Malang, H. Moch Anton dan Project Management Unit Kementerian PUPR, Ir. Didit Achdiyat Arief, M.Si serta Tim Leader Kotaku Bank Dunia, George Soraya.

Hadir pula turut mendampingi adalah Sekretaris Daerah Kota Malang, Dr. Idrus; Staf Ahli Walikota Malang Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang), Drs. Wasto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Ir. Hadi Santoso.

Abah Anton, demikian sapaan Walikota Malang tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat Kota Malang sudah memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan terus melakukan perubahan untuk menghilangkan lingkungan yang kumuh melalui berbagai kampung tematik yang bermunculan. “Masyarakat juga bekerja sama dengan berbagai komunitas dan akademisi untuk mewujudkan kawasan yang jauh dari kesan kumuh serta menciptakan kampung tematik di kawasan tempat tinggalnya” ujar Abah Anton.

Abah Anton juga berharap agar pertemuan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya; utamanya dalam rangka menciptakan kawasan bebas kumuh melalui program Kotaku.

Sementara itu, Didit Achdiyat Arief menyatakan bahwa Kemen PUPR sedang memantau langsung pelaksanaan program Kotaku di Kota Malang. “Akan ada beberapa kota yang dijadikan sampel untuk di kunjungi di awal tahun ini, salah satunya Kota Malang,” ungkapnya.

Didit juga menegaskan bahwa setiap kawasan memiliki penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang akan dijadikan acuan untuk menentukan prioritas pelaksanaan program Kotaku tahap selanjutnya.

“Nantinya akan ada anggaran 500 juta rupiah per kelurahan; utamanya bagi kelurahan yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh; namun, sebelumnya tetap akan ada proses evaluasi dan pemantauan kesiapan untuk tahapan proses selanjutnya” imbuhnya.

Sementara itu, dalam tahap pelaksanaannya, Bank Dunia akan menjadi donatur secara nasional melalui berbagai program program bantuan.

“Sampai tahun 2020 terdeteksi akan ada total bantuan sebesar USD 433 juta” tuturnya lagi. (Ts)

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment