Agus Dw Martowardoyo, Gubernur BI pada pembukaan Rakornas TPID ke VII di grand Sahid Hotel Jakarta (4/8 ’16) menegaskan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemda dan BI menjadi hal penting dalam strategi pengendalian inflasi. Diinfokan Gubernur BI, inflasi dilevel pusat tercatat 3,35 % (YoY). Pengendalian produksi dan pendistribusian kebutuhan pangan, menjadi poin penting dalam pengendalian harga.
Program inovatif daerah melalui TPID menjadi hal strategis yang harus terus didorong dalam upaya pengendalian inflasi.
“Kepala Daerah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program program pengendalian ini”, tegas Agus Dw Martowardoyo.
Aspek proses ( kuantitas kegiatan pengendalian) dan aspek hasil (dampak) menjadi parameter keberhasilan langkah program TPID.
Sementara itu, Jokowi, Presiden RI, saat membuka Rakornas menegaskan pekerjaan besar sesungguhnya dalam mengelola negara ini ada 2 (dua) hal mendasar dan harus menjadi perhatian penuh penyelenggara pemerintah yakni berkaitan pertumbuhan ekonomi dan berkaitan pengendalian inflasi.
“Bicara langkah pertumbuhan ekonomi, salah satunya ditentukan oleh percepatan daerah dalam penyerapan APBD. Itu uang segera keluarkan, dalam catatan saya di Mei 2016 ada dana sebesar Rp 246 triliun yang ngendon. Juni sudah turun jadi Rp 214 T. Ini harus hati-hati dan keterlambatan realisasi jangan dipertahankan karena ini sumber pertumbuhan jadi stagnan. Apalagi daerah yang gak kuat di private sektornya”, ingat Jokowi.
Untuk kinerja inflasi, orang nomor satu di Republik Indonesia ini mewanti wanti agar daerah segera membentuk TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). “Anggaran pengendalian harga harus diperkuat untuk intervensi (red. harga). Cek setiap bulan gudang penyimpanan, jangan hanya momen lebaran atau momen tertentu saja. Di sisi transportasi perhatikan infrastruktur (jalan dan jembatan), jangan sampai mengganggu distribusi ( transportasi). Pun demikian distribusi pasokan untuk dicek benar (loadding dan unloadding). Karena barang rusak saat bongkar muat akan berpengaruh kuantitas dan kualitas. Itu yang mengakibatkan harga jadi melonjak, “tegas Presiden Jokowi.
Rakornas yang dihadiri jajaran Menko, Menteri Keuangan, Mendagri, Gubernur BI, Menteri BUMN dan Sekneg; serta diikuti oleh seluruh Gubernur beserta walikota/bupati se Indonesia, juga menjadi ajang “buka bukaan” Presiden untuk mengingatkan 10 Provinsi yang dinilai masih “mengendonkan” APBDnya, meliputi DKI (13.9 t), Jabar (8.034 t), Jatim (3.9 t), Riau (8.2 t), Papua (2.59 t), Jateng (2.46 t), Kaltim (1.7 t), Banten (1 t), Bali (1 t), dan Aceh (1 t).
Sementara itu 10 kota/kabupaten yang serapannya masih rendah (dana ngendon) meliputi Kota Medan, Riau, SurabayaTanggerang
Cimahi, Depok, Semarang, Magelang, Tangsel, Serang dan Mojokerto.
Walikota Malang, H. Moch. Anton, disela sela rakornas TPID, menegaskan komitmen untuk pengendalian inflasi di kota Malang. “Kita sadar, sebagai kota jasa dan kecenderungan masyarakatnya yang konsumtif, potensi laju inflasi sangatlah riskan. Namun melihat performa pertumbuhan ekonomi kota Malang yang berada pada kisaran 5-7 % sementara inflasi terjaga pada plus minus 3 %; saya optimis keseimbangan pertumbuhan ekonomi kota Malang masih terjaga dengan baik”, ujar Abah Anton Walikota Malang.
Begitu seriusnya kota Malang terhadap pesan Presiden RI untuk membangun keselarasan antara performance pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pasca rakornas dilakukan pertemuan Walikota Malang dengan jajaran Deputi Bidang Makro Ekonomi Kementerian Koordinator Ekonomi RI (red. dipimpin Asdep Edi Priyo Pambudi). Langkah langkah menggerakkan simpul ekonomi daerah, seperti pengembangan ekonomi kreatif, umkm, koperasi hingga penataan manajemen pasar tradisional menjadi salah satu yang dibincangkan dalam pertemuan itu. Ikut mendampingi Abah Anton, Pimpinan BI Kota Malang Dudi, Asisten Adm Pembangunan Budi Herawanto, Kadis Pasar Wahyu Setianto, Kepala BPKAD Sapto dan Kabag Perekomonian Rinawati.
