Guna menggali lebih dalam peran pemerintah daerah sekaligus mensinergikan peran antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan inpres no. 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, Kamis 14 April 2016 Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar Pertemuan Bakohumas Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Di Aula Lt.IV Dinas Kominfo Prov. Jatim. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta humas dari seluruh kabupaten dan kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber Dr. Ismail Cawidu dari Kepala Biro Humas Kominfo RI dan Kandi Aryani Tomasoa, S.Sos., MA Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unair.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Ir. EDDY SANTOSO, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa begitu pentingnya pengelolaan komunikasi publik dan begitu sentralnya peran pemerintah daerah dalam hal ini. Lebih detail dalam Inpres No. 9 Tahun 2015, peran pemda tergaris dari hulu hingga hilir, dari pengumpulan data dan informasi, hingga menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik. Pemerintah daerah harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal ini jika tidak ingin tertinggal. Masyarakat butuh informasi yang tidak hanya tepat dan akurat tapi harus cepat dan mudah dimengerti. Untuk itu, pemerintah harus segera merespon keinginan masyarakat ini dengan informasi yang cepat, tepat, obyektif dan berkualitas baik.
” Belajar dari Kejadian serangan teroris Sarinah. informasi pertama tersebar melalui akun twitter @nazrivovinski, 18 menit setelah ledakan pertama di Pos polisi. Sepanjang hari melalui media twitter mampu mengekspose hingga 114 juta orang dan menjangkau 67,8 juta orang. Pemerintah baru mengeluarkan statement resmi sekitar 4-5 jam kemudian. Inilah alasan pentingnya perubahan pola pikir Humas pemerintah harus sadar atas masalah lingkungan yang terjadi” ujar Ismail Cawidu diawal paparannya. Akhirnya Ismail menyampaikan arahan Presiden Jokowi tentang HUMAS untuk kepentingan rakyat “KITA MAU ADA TRUST DARI RAKYAT !”
Sedangkan narasumber Kandi Aryani Tomasoa, menyampaikan Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah dengan lebih mengkedapankan prinsip-prinsip “E-Governance: Communication Strategy for Greater Citizen Participation”. Acara ini dilanjutkan dengan sharing antara peserta dan narasumber seputar kehumasan hambatan dan solusinya. (EM)