Jakarta – Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Malang, H. Sofyan Edi Jarwoko saat menghadiri acara Pelantikan dan Sertijab Ketua Umum TP PKK Periode 2019 – 2024 di Balai Kartini Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 November 2019.
Wawali Sofyan Edi hadir memenuhi undangan pada kegiatan tersebut bersama Wakil Ketua I TP PKK Kota Malang, Hj. Elly Estiningtyas Sofyan Edi.
Senada dengan Mendagri, Tito Karnavian selaku Pembina TP PKK dalam sambutannya tentang peran PKK untuk membina keluarga; Wawali Sofyan Edi juga menuturkan bahwa keluarga menjadi basis komunikasi terkecil suatu bangsa untuk sukseskan pembangunan di segala bidang.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Mendagri tadi, konsep pembangunan harus kita mulai dari pinggiran atau dari bawah, tentu hal tersebut bukan saja pembangunan secara fisik namun juga pembangunan sosial melalui keluarga sebagai basis komunikasi terkecil; hal itu juga menjadi penekanan pada kami untuk dilaksanakan di Kota Malang” ujar Wawali yang kerap disapa Bung Edi.
Bung Edi menambahkan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dibutuhkan organisasi formal seperti TP PKK yang mengorganisir ibu-ibu sebagai sosok hebat bagi keluarganya, sehingga besar harapannya agar TP PKK juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya melalui Perangkat Daerah dalam menjalankan program-program di masyarakat.
“Itulah sebabnya kenapa para istri Kepala Daerah menjadi berperan sangat kuat di TP PKK, karena selain berada di Ring 1, istri kepala daerah juga akan lebih mudah melakukan koordinasi ke segala lini dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada; dan kami selaku pimpinan di daerah akan terus mendukung hal tersebut” tukasnya.
Bung Edi juga mengatakan agar pesan Mendagri untuk terus membangun daerah tertinggal dapat menjadi perhatian khusus bagi kita di daerah. Karena melalui dana desa yang selama ini digelontorkan akan menjadi ujung tombak pembangunan bagi kita.
Acara yang dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten / Kota se – Indonesia tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (Ts)