Malang – Upaya Pemerintah Kota Malang dalam memenuhi capaian target pendapatan asli Daerah (PAD) tahun ini menjadi ujian bagi Pj. Walikota Malang Wahyu Hidayat. Berkejaran dengan waktu, orang nomor satu di Pemkot Malang ini harus mengoptimalkan capaian PAD Kota Malang yang sampai Oktober ini berada di angka 58,56%.
Menanggapi hal ini, Wahyu mempunyai cara tersendiri dalam mengoptimalkan jajarannya memenuhi target tersebut. Hadir dalam kegiatan Optimalisasi PAD Kota Malang yang diselenggarakan Bapenda Kota Malang pada hari Rabu (25/10) di Savana Hall and Convention, dirinya langsung memberikan penekanan kepada jajaran perangkat daerah yang hadir.
Menurut Wahyu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah nyawa bagi daerah. Dirinya mengatakan keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari optimalisasi PAD sehingga mampu memenuhi tugas-tugas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Karena itu, Wahyu menambahkan perlunya strategi yang tepat memenuhi proyeksi pendapatan yang sudah ditetapkan.
“Ibarat satu kesatuan tubuh, PAD ini nyawa yang bisa menghidupkan dan menggerakkan semua bagian tubuh, jadi kalau PAD kita optimal maka semua tugas-tugas kita dalam melaksanakan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ini bisa kita bayangkan bersama jadi seperti itu perumpamaannya. Karena pentingnya ini (pendapatan asli daerah) maka sudah seharusnya jadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk mengoptimalkan,” ucap Wahyu.
Wahyu lantas merinci progres sementara pencapaian PAD sampai dengan saat ini. Dari empat sumber pendapatan, lain-lain pendapatan yang sah menjadi sumber pendapatan dengan capaian tertinggi sebesar 82,13%, kemudian disusul hasil retribusi Daerah sebesar 68,22%, lalu hasil pajak daerah sebesar 56,86% dan yang terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 22,11%.
Beberapa hal menjadi sorotan orang nomor satu di Pemkot Malang ini, salah satunya adalah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena pencapaian yang masih rendah, Wahyu lantas menyentil penyertaan modal Pemerintah Kota Malang kepada BUMD. Wahyu mengatakan penyertaan modal ini harusnya menjadikan BUMD lebih berkembang dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.
Termasuk dengan sumber pendapatan lain seperti hasil pajak daerah dan retribusi. Penjabat Walikota Malang itu mengharapkan potensi pajak dan retribusi sudah waktunya harus di update dan diperbaharui. Menurutnya potensi Kota Malang yang besar menuntut kesigapan dan kepekaan para perangkat daerah pemungut PAD untuk terus mengevaluasi perkembangan yang ada.
“Saya menyoroti tiga ini, tujuan penyertaan modal kan untuk meningkatkan pendapatan juga, saya harapkan sumbangsihnya bagi peningkatan PAD kita, ini juga termasuk pajak daerah dan retribusi Daerah. Harus sigap, harus peka, potensi Malang ini luar biasa, harus di evaluasi, di update dan diperbaharui. Langkah ini sebagai bentuk mitigasi yang perlu dilakukan,” tutur nya.
Untuk itu Wahyu menginstruksikan semangat kebersamaan untuk mengoptimalkan kinerja mencapai target PAD. Menurutnya, capaian hasil PAD ini tergantung seberapa serius kinerja aparat perangkat daerah yang bersangkutan. Wahyu juga mengatakan bahwa optimalisasi pajak tidak hanya menjadi tugas Bapenda, tetapi perangkat daerah pemungut pajak, BUMD dan juga Camat dan Lurah selaku representasi Pemerintah di wilayah.
Wahyu juga mengatakan kembali pentingnya mitigasi terhadap potensi sebagai dasar penentuan proyeksi. Dirinya menegaskan ini karena penting bagi Pemerintah Kota Malang melihat histori pencapaian sumber pendapatan Kota Malang.
“Penekanan saya pada dua poin ini, pertama mitigasi, ini penting untuk menentukan strategi, karena menurut saya strategi ini tidak sama setiap tahunnya, makanya perlu mitigasi, melihat riwayat sumber pendapatan, bisa lima tahun ke belakang, lantas dianalisa. Hasil mitigasi ini juga sebagai sumber dan dasar penentuan proyeksi. Yang kedua, kebersamaan, ini penting, pajak bukan cuma tanggung jawab Bapenda, disini juga ada perangkat daerah pemungut yang lain, Dishub, Satpol, Diskopindag, semuanya berperan, termasuk Camat dan Lurah, kan sebagai representasi Pemerintah di wilayah. Jadi saya instruksikan dua poin ini bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
