Mengusung tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju”, Rakor Prov Jatim 2019 dihelat di convention hall, grand city, Surabaya ( 22/11 ’19).
“Poin pentingnya (rakor), memberseimbangkan program pusat dan daerah. Maka saya tekankan, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus benar-benar terdelivery ke penerima manfaat. Itu password yang harus dipegang Kepala Daerah hingga sampai Camat maupun Lurah, “pesan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengawali pembukaan rakor yang diikuti Forkopimda Jawa Timur, Forkopimda Kota/Kabupaten se Jawa Timur, Camat, Lurah, Kapolsek dan Danramil se Jawa Timur serta perwakilan kantor kementerian dan kelembagaan yang ada di Jawa Timur.
Diutarakan mantan Menteri Sosial tersebut, fokus pembangunan Jawa Timur tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pembangunan Sumber Daya Manusia. Gubernur Khofifah juga menginfokan masih terdapat 363 desa tertinggal di jatim dan masih terdapat 253 rumah tangga yang belum terlistriki. Maka penguatan infrastruktur dan juga elektrifikasi berbasis rumah tangga menjadi salah satu poin yang diutamakan jatim.
Kepada para walikota dan bupati, Khofifah juga mengingatkan pentingnya proyek jambanisasi. “Terlebih dari data yang ada TB (Tubercolose) di Jatim masih sangat retan, yang salah satunya dipicu oleh rendahnya sanitasi lingkungan rumah tangga. Maka jambanisasi berbasis rumah tangga dan sanitasi sehat harus kita kuatkan, “tekan Gubernur Jatim.
Hal yang juga jadi sorotan Gubernur Khofifah, terkait tantangan bidang SDM. mengacu parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jawa Timur (IPMnya) masih dibawa nasional. Di mana IPM nasional 71,39 sementara jatim 70,77 (urutan ke 15). Rata rata lama sekolah (RLS) jatim 7,39 tahun (setara kelas 2 smp).
Di kinerja investasi, Khofifah menegaskan pentingnya penguatan industri mamin, alas kaki, tekstil dan produk tekstil karena industri tersebut menjadi kekuatan dan unggulan jatim. “Dan pada aspek kebijakan, saya tegaskan Passwordnya untuk investasi adalah padat karya dan berorientasi eksport.
Dede Sumandi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Kementerian Keuangan RI, tema akselerasi daya saing. Dengan telah disahkannya APBN di bulan oktober, mendorong proses percepatan proses PBJ daerah. DIPA Kota Malang sebesar 5,5 Trilyun dari total keselurahan DIPA Provinsi Jatim yang sebesar 49,2 Trilyun. DIPA Jatim posisi ke 3 terbesar di Indonesia, menunjukkan peran yang strategis.
Bung Edi Wawali Kota Malang menyampaikan akan menjadi perhatian khususnya terkait nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. “Sepakat saya dengan semangat harus terdelevery-nya program pemerintah kepada masyarakat sampai dilevel yang paling bawah yaitu rumah tangga” ujarnya.