Malang – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada (5/12) bertempat di Gedung DPRD Kota Malang telah dilaksanakan kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ke DPRD Kota Malang. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Suharto, didampingi Ketua BPSK Kota Malang, Luh Putu Eka Wulantari, S.H, M.Hum, dan anggota BPSK unsur pelaku usaha Ahmad Budi Marzuki. Sedangkan rombongan tamu sejumlah 11 orang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Riady, S.Pd.
Dalam sambutannya, Suharto mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada rombongan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadikan Kota Malang sebagai tempat kegiatan Kunjungan Kerja. Dalam kesempatan itu, Luh Putu Eka Wulantari menyampaikan bahwa BPSK Kota Malang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan konsumen dengan dasar win – win solution. Setiap pengaduan akan diterima sesuai batas kewenangan yang diberikan kepada BPSK Kota Malang dan tidak dipungut biaya.
“Dari pengaduan yg masuk, maksimal 7 hari harus sudah disidangkan oleh majelis BPSK yang terdiri dari 3 unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen”, ujar Luh.
“Dan jangka waktu 21 hari BPSK sudah harus mengeluarkan putusan. Pengaduan yang tidak bisa diselesaikan BPSK, dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri setempat”, imbuhnya.
Dijelaskannya pula mengenai penganggaran tahun 2017 sebagaimana implementasi UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 akan diambil alih provinsi dalam bentuk hibah.
Sementara Riady, S.Pd menyampaikan tujuan kedatangannya ke Kota Malang agar mendapatkan beberapa masukan dari BPSK Kota Malang. “Maksud dan tujuan kami ingin mendapat masukan dari BPSK Kota Malang, terkait seleksi penerimaan anggota BPSK, penanganan kasus dan anggaran untuk tahun 2017”, ungkap Riady.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif dan penukaran cindera mata oleh kedua belah pihak.
