Rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di CEO Sudirman Suite Building Jakarta (4/8 ’16), menghasilkan beberapa catatan permasalahan yang seringkali dihadapi daerah.
“Dari sekian catatan, yang sangat krusial dan segera kami konsultasikan ke Mendagri adalah terkait dengan “kriminalisasi” kebijakan Kepala Daerah, “info Walikota Malang, H. Moch. Anton, selaku Dewan Pengawas Apeksi.
Ditambahkan Abah Anton, meskipun sudah ada himbauan atau edaran Presiden untuk melarang kriminalisasi kebijakan, namun daerah merasa belum nyaman karena belum ada petunjuk secara teknis (red. PP atau pun Keppres). Agustus hingga September ini, Pengurus Apeksi akan roadshow ke Mendagri dan Presiden untuk mengkonsultasikan hal ini, dan tidak menutup kemungkinan aspirasi beberapa daerah yang merasa tetap terkriminalisasi sejak himbauan Presiden dikeluarkan akan juga disampaikan agar ada langkah konkrit dalam tegurannya.
“Faktanya didaerah masih banyak SKPD yang merasa tidak dapat menjalankan program dengan cepat dan segera karena muncul kekhawatiran itu, “tambah Ketua DPP Apeksi, Hj. Airin Rachmi Diany, yang juga Walikota Tangerang Selatan. Ditambahkannya, para Kepala Daerah khususnya jajaran Walikota se Indonesia siap mengamankan perintah Presiden Jokowi pada saat Rakernas TPID (4/8 ’16) untuk mempercepat proses serapan APBD, namun langkah itu harus diprotek dengan sebuah aturan yang mampu mendorong kerja cepat pelaksanaannya.
Ikut hadir dalam rapat pengurus, diantaranya walikota Medan, Kupang, Ternate, Sukabumi, Binjai dan Pare Pare.
