BADUNG, BALI- Jelang tutup tahun 2023, sederet prestasi mampu diukir Pj. Walikota Malang Wahyu Hidayat beserta jajaran Pemerintah Kota Malang. Terbaru raihan atas penghargaan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang dihelat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI pada rabu 6 Desember 2023 di Nusa Dua Badung Bali. Penghargaan SAKIP Kategori A diraih kota Malang dan piagam penghargaan diterima langsung Pj. Walikota Malang, Wahyu Hidayat. Tercatat untuk kategori A, selain kota Malang tercatat 6 (enam) daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun untuk kategori A se Indonesia sebanyak 20 kota/kabupaten. Dalam rilisnya, Kementerian PANRB RI menginformasikan agenda giat yang diberi tajuk “RBXperience” dimaksud untuk menyatukan 639 instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk saling bertukar pikiran dan best practices, mengenai reformasi birokrasi (RB).
“Acara yang kita beri nama “RBXperience” dengan tema “Dari Visi Menjadi Aksi” ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang SAKIP dan RB-nya bagus dengan dampak nyata di masyarakat kita hadirkan, semuanya bisa menggali best practices itu untuk diterapkan di wilayah masing-masing,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada pembukaan RBXperience di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (05/12).
Anas menjelaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian inflasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.
“Semua itu basisnya adalah digitalisasi sebagai enabler, sebagai penggerak birokrasi. Kenapa digitalisasi? Ya hanya dengan itulah kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan dampaknya lebih optimal,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. “Dengan adanya transformasi digital, seluruh layanan dan program pemerintah semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuh Anas.
Anas menambahkan, Kementerian PANRB menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat. “Birokrasi itu harus fokus. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Kementerian PANRB membantu panduannya dengan fokus ke RB Tematik. Tentu bisa dikontekskan ke masing-masing daerah, misalnya kemiskinan bisa diturunkan lewat pariwisata, hilirisasi pertanian, industri manufaktur, dan sebagainya sesuai karakter wilayah. Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas,” ungkap Anas.
Sementara itu, Wahyu Hidayat Pj Walikota Malang, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat berkaitan dengan kebijakan Pusat. “Pada awal saya dilantik (24/9 ’23) yang lalu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga menitipkan hal tersebut. Bahkan khusus untuk kota Malang dimandatkan 1 (satu) issue strategis. Itu semua saya istilahkan dengan program kebijakan 4 + 1 yakni 4 issue tematik mencakup penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penanganan stunting, digitalisas pelayanan publik serta 1 issue tematik khusus kota Malang yakni optimalisasi ekonomi kreatif beserta MCC (Malang Creative Centre), “beber Wahyu Hidayat.
Ditambahkan Pria ramah tersebut, dalam upaya memaksimalisasi belanja lokal, Pemkot Malang juga konsisten dan mengoptimalisasi belanja lewat aplikasi JATIM BEJO (Belanja On Line). Tercatat transaksi kota Malang tertinggi di Jatim Bejo. Sampai dengan bulan November nilai transaksi Rp 52.071.487,453 (Lima puluh dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). Beriringan dengan hal tersebut, untuk makin menguatkan belanja pada UMKM yang itu bagian dari langkah menterjemahkan birokrasi yang berdampak, kami juga telah meluncurkan program “Kemis Mbois”. Satu program yang mengarahkan agar ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkot Malang pada setiap hari kamis untuk menggunakan produk (busana/celana/sepatu/aksesoris) UMKM Kota Malang, dan telah tertuang melalui Surat Edaran Nomor 18/2023 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Hari Kamis di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Tegas Wahyu Hidayat.
Ditambahkannya, aspek penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), juga menjadi komitmen untuk terus dikuatkan Pemerintah Kota Malang. “Tidak semata integrasi aplikasi pelayanan yang terepresentasikan pada MPP dengan layanan berbasis digital, namun saya dorong untuk aplikasi berbasis single sign on (SSO). Dalam satu aplikasi sudah dapat mengakses berbagai layanan, “imbuh Pj. Walikota Malang.
Berkaitan dengan penghargaan yang diraih, Wahyu Hidayat menyampaikan apresisiasinya kepada jajaran Pemkot Malang dan menegaskan masih banyak pekerjaan rumah. “Ini (penghargaan) patut kita syukuri, tapi juga jangan berpuas diri atau sudah merasa cukup. Karena kebutuhan akan terus bertumbuh kembang, dinamika akan mengikuti. Pun demikian tuntutan publik diyakini akan terus bertambah. Maka kuncinya adalah terus dan terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik kita. Pedomani dan maknai dengan baik apa yang dititipkan Pusat berkaitan dengan birokrasi yang fokus dan berdampak, “tegas Pj. Walikota Malang Wahid Wahyudi, yang hadir didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang.
Penyerahan dan penghargaan SAKIP, RB dan ZI dihadiri secara langsung, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin. Dihadapan peserta kegiatan Ma’ruf Amin menilai reformasi birokrasi sudah on the track untuk menuju birokrasi berkelas dunia. Untuk makin meningkatkan standar dan kualitas pelayanan publik, Wapres Ma’ruf Amin mendorong semua kota/kabupaten untuk mendirikan/membentuk Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan layanan berbasis digital.
Ada pun penghargaan yang diberikan :
– 85 unit kerja penerima WBK / ZI
– 24 unit kerja penerima WBBM / ZI
– SAKIP AA 1 (satu) Pemda
– SAKIP A 20 Pemda dan 2 (dua) Pemda naik A
– SAKIP BB 3 (tiga) Pemda dan 20 Pemda naik BB
– Penghargaan RB Tematik 12 kota/kabupaten dan 3 (tiga) Provinsi
