“Jangan menggigit orang yang bener, dan jangan pura pura menggigit untuk menakuti, jangan gigit orang yang berinovasi, yang harus digigit mereka yg menghambat agenda besar bangsa. Saya ingatkan ini, “tegas Presiden Joko Widodo, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju, antara Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat (13/11 ’19). Hal itu ditekankan kepada Aparat Penegak Hukum yang ada di daerah (provinsi maupun kota/kabupaten). Saya pastikan, kalau masih saja (melakukan itu, red), akan saya gigit sendiri, apakah itu lewat KPK, Kejaksaan Agung maupun Kapolri. Dan pasti akan saya pecat. Tegas Jokowi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam laporan kegiatan menginformasikan 5 visi utama Presiden, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (bidang pendidikan dan bidang kesehatan), pembangunan infrastruktur, kemudahan regulasi, reformasi birokrasi dan kemudahan perijinan, serta transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke bidang manufaktur dan jasa yang modern.
“5 (lima) visi itu yang akan jadi jembatan untuk menghantarkan Indonesia maju, dan salah satu kunci adalah dukungan daerah. Artinya rencana besar pusat harus didukung daerah, “imbuh Mendagri Tito. Kemendagri mengharmonisasi itu melalui 3 (tiga) perannya yakni pembinaan pembangunan daerah, keuangan daerah dan pengawasan daerah.
Sementara itu Presiden Jokowi dalam arahannya dihadapan jajaran Menko, Menteri Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, Walikota, Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari serta Ketua DPRD se Indonesia, menegaskan pentingnya satu garis dari pusat ke daerah.
“Kita harus makin kuat dan kompak. Mumpung suasana politik bangsa kita lagi bagus. Ini semata karena tantangam dunia saat ini, dimana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Artinya kita menghadapi tantangan eksternal, dan atas ketidak pastian ekonomi global, world bank dan IMF telah berkomunikasi dengan saya serta mengingatkan potensi terjadinya resesi dunia (2020). Di antara pertumbuhan ekonomi negara di dunia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih pada angka 5 persen lebih, “ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengingatkan Interaksi sosial (manusia) telah mengubah perilaku. Atas hal itu, Jokowi mengingatkan (Forkopimda) untuk hati hati menangani masalah. “Banyak terjadi dis content. Coba cermati apa yang berkembang di Hongkong, lalu di Chili hanya karena kenaikan tarif transportasi terjadi goncangan sosial, selanjutnya di Bolivia penanganan sengketa pemilu yang tidak segera menyebabkan presiden turun. Maka hati hati menangani hal yang kecil. Untuk itu, penting membangun hubungan harmonis antara forpimda, “ingat Presiden, yang menekankan kata penting sekali hubungan bagus Forkopimda hingga 4 kali.
Suami Iriana Jokowi ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja aparat hukum di dawrah. “Saya titip, kalau ada persoalan hukum, dan itu diketahui awal, lakukan langkah preventif. Jangan dibiarkan menggelinding baru ditebas. Saya ingatkan, jangan sampai ini terjadi lagi, baik itu di kejaksaan maupun kepolisian. Kebijakan jangan di kriminalisasi, “warning Presiden yang nota bene punya pengalaman menjadi Kepala Daerah tersebut.
Sementara kepada Kepala Daerah, Jokowi berikan peringatan terhadap proses lelang (Pengadaan Barang dan Jasa) yang dinilai belum berubah banyak. “Lelang kenapa tidak dibulan januari atau tri wulan I, kenapa harus menunggu sampai akhir tahun atau tri wulan akhir. Saya ingatkab, jangan diterus teruskan.
Makanya saya nggak heran, kalau ada gedung sekolah ambruk, jembatann ambruk. Ya karena bagaimana bisa bagus, lha pelaksanaannya nggak tepat. Karenanya kultur proyek dilaksanakan mulai bulan januari harus dibangun. Bayangkan dan perhatikan, dari data yang saya dapat (LKPP) ada anggaran sebesar Rp31 triliun, yang masih proses e tender fisik berjalan di akhir tahun.
Warning presiden berlanjut kepada para Ketua DPRD, untuk jangan banyak banyak membuat perda, dan juga daerah tidak mengobral Pergub, Perwali, dan Perbup. “Sekarang era fleksibilitas dan bergerak cepat, maka jangan justru kita dijerat oleh banyaknya produk peraturan. Saya ngerti dalam susun perda ada studi banding, kunker dan saya ngerti ada apanya. Tapi tolong mulai jadi perhatian, stop. Terlebih salah satu fokus pemerintah adalah program omnibus law (1 uu ganti beberapa uu, red). Dan ini juga lagi kita kaji, bila menteri keluarkan 1 (satu) Permen maka harus hilangkan 2 – 10 Permen. Spiritnya jangan kita dibelenggu oleh banyaknya peraturan, “ujar Joko Widodo, Presiden RI.
Presiden juga mengajak semua elemen harus bersinergi, tidak ada saling menyalahkan, rasan2, tidak ada saling bisik2, tidak ada saling jegal. Mari bersama menjaga agenda bangsa. Salah satunya program cipta lapangan kerja, semua harus mengarah ke sana. “Saya minta semua dukung, iklim investasi harus dikuatkan. Kita harus prihatin, dari 33 investor dari Tiongkok 23 berlari ke Vietnam dan 10 ke kamboja. Itu kaji ada apa. Maka, kalau ada investasi yang mengarah ekspor, segera tanda tangani secepat cepatnya, kalau ada investasi yang mampu mensubstitusi barang impor, segera tanda tangani. Maka perijinan dan birokrasi dipersingkat. Karenanya terkait pemangkasan level eselon itu dalam koridor itu, bukan dan tidak memotong income (tunjangan selama ini, red), tujuannya memotong alur saja. Dan, saya titipkan pula, setiap investsi untuk melibatkan umkm dan pengusaha daerah (lokal).
Sementara itu, Wakil Walikota Malang Sofyan Edy Jarwoko yang hadir dalam rakornas tersebut, merespon konstruktif pesan presiden. “Kita akan kuatkan sinergi, karena kami (daerah) tentu jadi pilar bagi pembangunan nasional beserta kebijakan kebijakannya. Pesan pesan strategis dari Bapak Presiden akan menjadi bahan penting untuk segera kami landingkan di kota Malang, “ujar Sofyan Edy disela sela rakor.
