Malang – Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sukardi, menegaskan jika pada tahun 2017 ini, banyak kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kenaikan peringkat untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai langsung oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta tim independen.
Hal itu diungkapkan pada saat acara “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Kota se Jatim Tahun 2017” di Gedung Grahadi, Surabaya pada Kamis (9/11). Pada kesempatan itu hadir perwakilan dari Kementerian PAN RB, tim independen, kepala daerah atau wakil kepala daerah dari 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji hadir mewakili Pemerintah Kota dalam kegiatan tersebut.
Ahmad Sukardi menjelaskan, kenaikan nilai SAKIP baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota terealisasi karena mengimplementasikan saran dan rekomendasi dari Kemenpan RB termasuk merealisasikan 11 poin indikator kinerja utama yang terintegrasi dalam berbagai dokumen dalam SAKIP.
Beberapa indikator antara lain pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melebihi angka nasional yakni 5,21 persen dengan angka inflasi 3,0 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,74 persen serta kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,7 persen. Hal lain yang menjadi catatan positif adalah presentasi gini rasio sebesar 0,39 persen, angka pengangguran terbuka sebesar 2,42 persen hingga tata kelola pemerintahan dan isu stabilitas politik dan kehidupan bermasyarakat dan beragama yang mulai membaik.
“Dalam upaya membangun kesejahteraan kita juga melakukan paradigma partisipatoris dengan para eksekutor dalam hal ini bupati/wali kota dan sinergitas itu berjalan dengan baik selama ini,” paparnya.
Indeks Kinerja Utama sebagaimana dipaparkan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur jika dikaitkan dengan kinerja Pemerintah Kota Malang akan terlihat sinkron. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 ini inflasi di Kota Malang terbilang sangat rendah menyentuh angka 0,37 persen pada Juni 2017.
Angka IPM Kota Malang bahkan pada tahun ini melampaui prosentase di Jawa Timur dan nasional dengan raihan 80,46 persen, angka kemiskinan juga tercatat menurun 4,60 persen dan angka pengangguran terbuka turun menjadi 29,60 persen. Sedangkan untuk stabilitas kehidupan bermasyarakat dan beragama, Kota Malang belum lama ini mendapat penghargaan sebagai kota paling kondusif, sehingga ukuran Indeks Kinerja Utama sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB.
Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji optimis angka SAKIP Kota Malang akan mengalami kenaikan karena kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang maksimal. Apalagi, paradigma pembangunan partisipatoria tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami berharap dan optimis SAKIP Kota Malang akan mengalami kenaikan dan Pemkot terus berupaya untuk hal itu,” kata Sutiaji. (Sa)
