Surabaya – Pentingnya sinkronisasi gerak percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Wakil Walikota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang juga menjadi Ketua TKPK Kota Malang hadir dalam Rapat Koordinasi bdi Hotel Harris & Convention Bundaran Satelit Jl. HR Muhammad Surabaya (22/09/2021). Rakor yang dihadiri oleh Wakil Walikota atau Wakil Bupati seluruh Jatim dan Kepala Bappeda Kota Kabupaten seluruh Jatim ini berlangsung selama 3 hari dari 22 -24 September 2021. “Saya sangat apresiasi sekali pada forum yang sangat strategis ini” ujar Bung Edy sapaan akrab Wakil Walikota Malang
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak yang memimpin rakor TKPK ini menyampaikan pentingnya kegiatan rakor ini dengan menyajikan data dari kondisi makro sampai ke mikro. “Kita sudah mengupas seluruh data-datanya, kalo masalah program saya rasa sudah banyak yang terinformasikan dan kita sepakat mari kita susun.” Ujarnya.
“Nanti dalam paparan, kita paparkan strategi provinsi dulu, nanti kabupaten kota bisa lihat dimana kita bisa komplementer dan bisa dipantau hasil forum kita di semeru” tambah Emil Dardak.
Kemiskinan ekstrem itu adalah kemiskinan yang mengikuti standar global, dimana garis kemiskinan setara dengan 1,9 USD. Data BPS Kota Malang mencatat angka persentase kemiskinan Kota Malang di tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,07 persen, angka tersebut naik di tahun 2020 menjadi 4,44 persen.
Dalam forum rakor ini digelar secara Hybrid event yang menggabungkan antara pertemuan online dan pertemuan offline. Materi yang akan dibahas mulai dari Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Jatim melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jatim dan Best Practice Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Ir. M. Yasin MSi menyampaikan dengan forum rakor ini akan membangun persamaan persepsi dan sinergitas antara Provinsi dan Kabuaten / Kota se-Jawa Timur, lalu kesamaan pemahaman dan harmonisasi. “Langkah ini sangat strategis karena kita laksankan sebelum penyusunan APBD 2022.” Ujarnya.(EM)
