Walikota Malang, Drs H. Sutiaji, mengukuhkan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Malang untuk masa bakti 2021–2024, Kamis (27/05), di Ruang Sidang Balaikota Malang. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangkitkan geliat pariwisata daerah, khususnya potensi Tri Bina Cita yang telah ada di Kota Malang.
“Perlu berbangga dengan Tri Bina Cita di sini, di kota lain belum tentu ada, di sini sudah ada. Salah satu di antaranya adalah pariwisata, yang sekarang menjadi primadona pendapatan negara,” ungkap orang nomor satu di Kota Malang itu.
Nampak hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Ida Ayu Made Wahyuni, serta Kepala BPPD Jawa Timur, Dwi Cahyono.
“Tri Bina Cita ini ada di Kota Malang. Malang Kota Pendidikan, Kota Pariwisata, dan Kota Industri. Sampai saat ini industri kreatif luar biasa. Di Kota Malang yang tidak pernah kalah adalah potensi pendidikan, juga wisata budaya. Heritage menjadi salah satu wisata andalan. Yang itu belum tentu dimiliki daerah-daerah lain,” pungkas Walikota Sutiaji Dalam sambutannya.
Guna memaksimalkan apa yang menjadi komitmen tersebut, Walikota Sutiaji meminta kepada Pengurus BPPD Kota Malang untuk fokus terhadap pengelolaan dan penguatan basis data pariwisata.
“Saat ini kita sedang disadarkan bahwa pemilik data itu penguasa. Data itu tentu harus ada kesiapan dari kita, bagaimana kita bisa mengolah data itu, menyajikan data itu, terlebih data itu harus aktif terus. Tantangan ke depan harus ada data base tentang potensi pariwisata di Kota Malang. Bahwa penguatan data, terus updating data,” tegasnya.
Sementara itu, disampaikan oleh Kepala BPPD Jawa Timur, Dwi Cahyono, bahwa BPPD memiliki andil strategis dalam meningkatkan sektor pariwisata di daerah. Mengingat komposisi pengurus yang dikukuhkan pada hari itu mewakili berbagai institusi dan penggiat pariwisata.
“BPPD yang dilantik adalah penentu kebijakan, tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah. Yang pertama penyediaan data. Penyediaan data itu penting sekali, jangan sampai salah. Siapa saja yang berkunjung ke Kota Malang, dari daerah mana, berapa jumlahnya, umurnya, segala macam data dibutuhkan. Kalau itu salah, kebijakan yang lahir akan menjadi salah juga,” tukas Dwi. (sfr)
