Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menjadi narasumber dalam proses verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang digelar secara online di NCC Kota Malang. Penghargaan ini terkait dengan pencapaian Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kota Malang. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Kota Malang Widayati, S.Sos, MM, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Pjs Sekretaris Daerah Kota Malang, Hadi Santoso dan kepala OPD Kota Malang terkait.
“Jadi keperdulian pemerintah kepada gender, gender ndak perempuan saja, semua kolaborasi maka semua harus hadir. Komitmen kita sudah tinggi” ujar Sam sutiaji panggilan akrab Walikota Malang.
Komitmen Pemerintah Kota Malang sudah tercantum dalam misinya yang ke-3 Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Proporsi penduduk perempuan Kota Malang lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan jumlah prosentase 50,68 % dari 843.810 jiwa penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang tahun 2020 tercatat 81,45. Angka IPM Kota Malang berada diatas IPM Jawa Timur yang baru menyentuh angka 71,71.
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Malang sudah tinggi 94,72 pada tahun 2019 dan angka capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sudah pada nilai 78,11. Perkembangan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kota Malang sudah komplit mencakup komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, sistem informasi, KIE dan peran serta.
“Alhamdulillah, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang terus menurun dan semua tertangani” ujar Walikota Sutiaji . Tercatat pada tahun 2017 ada 67 kasus dan seiring bertambah tahun trennya menurun sehingga pada tahun 2020 tercatat ada 51 kasus.
Kota Malang juga sudah membuat terobosan PUG sebagai Kota Malang yang sarat muatan keperpihakan gender seperti sepasar pedas, top 45 Sinovik kemenpan RB tahun 2020; Musrenbang Tematik Perempuan, tercatat 53 % usulan terakomodir dalam tindak lanjut musrenbang tematik 2020; Urban Farming, Sekolah Kartini dan masih banyak lagi.
“Komunikasi, informasi dan edukasi gender selain melalui skema pertemuan dan media konvensional, juga telah memanfaatkan media sosial pemkot” ujar Sutiaji. Peran serta masyarakat sangat besar dan menjadi representasi pentahelix dalam pembangunan responsif gender.(EM)
