Kota Malang Tandatangani Komitmen Pembangunan MPP

Jakarta (2/3) – Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menandatanganani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Fairmont Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 38 kepala daerah melakukan penandatanganan komitmen pembangunan MPP yang disaksikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Komitmen tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui MPP. Sehingga nantinya dapat dirasakan manfaat yang berkelanjutan bagi warga masyarakat.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun walikota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. “Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju. Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah kian gencar dilakukan. Sudah berdiri 35 MPP di seluruh Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki. Pemerintah Kota Malang sudah mematangkan kesiapan operasional MPP yang ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mal Kota Malang. Rencananya Pemerintah Kota Malang akan segera melaunching MPP pada bulan Agustus tahun 2021 ini. “Kami minta dipastikan bulan agustus 2021 tinggal penyempurnaan di akhir” ujar Pak Aji sapaan akrab Walikota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa saat ini untuk persiapan Mal Pelayanan Publik sudah siap dan berharap dengan adanya Mal Pelayanan Publik tersebut nantinya dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan. Terlebih, lokasinya lebih mudah diakses oleh masyarakat, karena ada di pusat kota. “Goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” ujar Sam Sutiaji.

Bahkan Walikota Malang ingin berinovasi dengan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Kota Malang. Nantinya PTN dan PTS bisa ikut serta hadir membuka layanannya di MPP yang berada di Alun-Alun Mal Kota Malang. “Saya tadi punya inisiasi, gimana kalo kita buka kerjasama dengan APTISI dan PTN ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di Mal Pelayann Publik karena semua sudah serba connecting dengan database yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Yang itu belum di miliki daerah lain” ujar Walikota Sutiaji.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa setelah adanya refocusing anggaran covid-19 kemaren, nantinya akan ada kurang lebih sebanyak 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mal Kota Malang tersebut. “Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik. (EM)

Posted in: Berita Terbaru, Headline

Leave a Comment