Lompatan tajam dilakukan TPID Kota Malang dalam kinerja pengendalian inflasi daerah. Demikian diutarakan Pimpinan BI Malang, Azka Subkhan. “Kita (kota Malang) bertahun tahun belum pernah masuk ranking pengendalian inflasi, tahun ini kota Malang masuk ranking 3 setelah kabupaten Banyuwangi dan Kediri, “info Azka. Saya istilahkan lompatan karena di tahun sebelumnya scoring kota Malang di angka 87 (ranking 8), maka saya perkirakan ranking/peringkat 3 itu ada pada score 97-98. Imbuh pria yang ramah dengan media ini.
Kabar tersebut direspon positif Walikota Malang Sutiaji, saat menerima secara langsung kunjungan Pimpinan BI di ruang kerja Walikota Malang. “Ini harus dijadikan momentum kebangkitan ekonomi pula. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah inflasi, yang artinya kita harus pacu masyarakat untuk berbelanja, yang artinya pergerakan ekonomi bergerak dinamis. Demikian tegas Pak Aji, Walikota Malang akrab disapa.
“Kita harus mampu membalikkan deflasi saat ini ke inflasi. Maka saya sepakat kabar ini menjadi pemacu semangat kinerja TPID Kota Malang sebagaimana tadi dinyatakan Pak Azka, “ujar Sutiaji. Salah satu langkah strategis yang dilakukan dengan terus menggeliatkan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kota Malang.
Sementara itu, Sunaryo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dalam paparannya, mengutarakan hingga Oktober 2020, inflasi kota Malang pada angka 1,22 %. “Ini masih relatif rendah dari ekspektasi target inflasi (kota Malang) sebesar 3 plus minus 1”, ujar Sunaryo. Maka di masa pandemi, justru kita dituntut untuk mampu mendongkrak laju inflasi. Diutarakan pula oleh Kepala BPS Kota Malang, selama 2020 kota Malang mengalami 5 kali deflasi. Ini meningkat di banding 2019 yang 4 kali dan 2018 1 kali. Sementara itu, yang mendongkrak angka inflasi dikota Malang adalah tarif angkutan udara dan harga daging ayam ras.
Mencermati performance inflasi, ditekankan Wawali Sofyan Edi Jarwoko, agar pada 2 bulan jelang tutup tahun 2020 harus dipacu roda ekonomi. Salah satunya memaksimalkan pembelanjaan (APBD maupun dana yang bersumber dari APBN). “Pun demikian, sebagaimana juga dipesankan Bapak Presiden RI, agar kwartal pertama 2021 sudah ada pembelanjaan (APBD dan APBN), maka kita juga mendorong di bulan Desember sudah dapat dilakukan proses pengadaan barang dan jasa, “imbuh Bung Edi, demikian Wawali akrab disapa.
“Segera konsolidasikan potensi yang mampu menghangatkan perekonomian kota Malang. Seiring itu konsolidasikan organ TPID (lembaga dan personil) dan juga konsolidasikan potensi serta permasalahannya. Poinnya simpul simpul ekonomi yang mungkin masih tidur, perlu kita bangkitkan dan gairahkan kembali. Tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan, “tegas Wawali Edi.
Piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat, secara simbolis oleh Pimpinan BI Wilayah Malang, Azka Subkhan diserahkan pada Wakil Walikota Malang pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang yang dihelat di Lounge Hotel Atria (25/11 ’20).
