Dengan Dashboard JKN, Walikota Malang yakin BPJS tidak akan rugi.

Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menjadi narasumber dalam Webinar Pemanfaatan Dashboard JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh Pemerintah Daerah untuk Pengambilan Kebijakan di Bidang Kesehatan. Webinar ini diikuti oleh 815 peserta, terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta cabang BPJS Kesehatan se-Indonesia yang terhubung melalui teleconference.

“Komitmen kami berkaitan dengan masalah kesehatan, apalagi adanya amanat undang-undang, Perkes No.82 Tahun 2018 langsung di Pasal 84 dan Pasal 89 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai keharusan mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan.” Ujar Sutiaji. Ia menambahkan bahwa realisasi komitmen tersebut juga termasuk dalam realisasi UHC (Universal Health Coverage).

Pada kesempatan tersebut Walikota Malang menegaskan bahwa pemerintah kota malang merespon positif hadirnya Dashboard JKN sebagai wujud amanat pemanfaatn dan pengelolaan data. Dashboard JKN disebut dapat memiliki benefit diantaranya mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan akan bisa dipantau, akses data yang memudahkan pemetaan kelompok sasaran untuk penanganan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, jumlah faskes kerjasama, serta memudahkan dokter/nakes untuk menganalisis rujukan dan mengoptimalkan faskes pratama.

Dashboard JKN ini juga dianggap relevan dengan kebijakan Pemerintah Kota Malang yaitu Malang 4.0 Smart City. Bagaimana masyarakat saat ini selalu menggunakan IT, dan saat ini Puskesmas dan klinik juga 100% sudah menggunakan antrian online.

“Kalau kepala daerah dan kepala dinas kesehatan benar-benar memanfaatkan ini, BPJS ke depan tidak akan mengalami kerugian terus menerus yang sampai saat ini” ujarnya.

Sutiaji juga mengatakan bahwa jika Dashboard tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka Covid-19 tidak perlu ditakuti karena pada dashboard tersebut seluruh data-data kesehatan sudah terpantau secara detail.

Kepala BPJS Cabang Malang Dina Diana Permata menjelaskan bahwa untuk menggunakan Dashboard JKN tersebut masing-masing pemerintah daerah dibuatkan user sehingga daerah tersebut hanya melihat profil peserta JKN yang ada di daerah tersebut.
“Jadi Pemda itu tahu peserta JKN di Kota Malang ini terbanyak sakit apa, untuk katastropik terbanyak diagnosa apa, sehingga disini bisa digunakan untuk menyusun kebijakan promotif dan preventif” ujarnya.(NH/EM)

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment