Malang – Pemberdayaan, partisipasi dan kolaborasi menjadi poin penting penuntasan kawasan kumuh di Kota Malang. Ketiga poin tersebut menjadi komitmen Walikota Malang, H. Sutiaji yang disampaikannya ada acara talk show “Sapa Malang” di Kompas TV hari Rabu (15/7).
Menurut Walikota Sutiaji perlu adanya pendekatan dan konsep yang tepat untuk menuntaskan kawasan kumuh di sempadan sungai dan rel kereta api; masyarakat harus dilibatkan dan berdaya, kawasan kumuh tidak boleh hanya menghasilkan capaian fisik yang baik sementara mindset dan perilaku tetap kumuh. “Artinya program kotaku perlu mengarah ke mindset padat karya dan juga padat ide” tegasnya.
“Salah satu contoh upaya tersebut adalah transformasi kawasan heritage Kayutangan yang insyaallaah sudah menjadi komitmen Kota Malang; harapannya Kayutangan akan menjadi ‘Pusat Heritage Malang Raya’ sehingga kedepan kami akan perkuat keselarasan antara penataan fisik kawasan dengan pemberdayaan, baik para pemilik bangunan heritage, masyarakat kampung kayutangan dan juga kolaborasi dengan para tokoh masyarakat, pemerhati cagar budaya, akademisi, media, dan stakeholders kota lainnya” Kata pria berkacamata itu.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa berada di pandemi covid-19 menjadi tantangan sekaligus hikmah tersendiri, bahwa permukiman yang sehat, layak huni tentu akan sangat mendukung pencegahan pandemi sehingga layak apabila konsep kotaku disinergikan dengan ide kampung tangguh dan kampung tematik.
“Tersedianya hunian yang sehat dan layak huni tentu secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan perekonomian Kota Malang” tandasnya.
Seperti kita ketahui bersama, di Kota Malang sudah ada beberapa contoh kampung yang awalnya kumuh namun dengan pendekatan pemberdayaan kolaboratif, bisa bertransformasi menjadi kampung wisata, turut menggerakkan perdagangan dan jasa, dan ending yang diharapkan tentunya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, M. Reva Sastrodiningrat – Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur mengatakan bahwa melalui program Kotaku diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh, antara lain: drainase; air bersih/ minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; ruang terbuka hijau/ publik. (Ts)
