Daerah Tak Mandiri, Pusat Warning Pangkas Dana Transfer Pusat

“Warning” dilemparkan Mendagri Tito Karnavian kepada Kepala Daerah se Jawa Timur pada khususnya, dan perwakilan Kepala Daerah untuk wilayah Regional I yang mencakup 18 Provinsi yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Jawa Timur, yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Regional I Sinkronisasi Pusat dan Daerah yang digelar di ballroom Shangri La Hotel, Surabaya (4 Maret 2020). “Saya perlu ingatkan dan hendaknya jadi perhatian (daerah, red). Kalau di rata rata, kapasitas PAD di masing masing daerah di Indonesia ini masih 20 persen. Artinya 80 persen APBD masih bergantung dana transfer dari Pusat. Sementara perlu saya informasikan APBN kita bebannya semakin berat, terlebih kita dihadapkan situasi global ada perang dagang AS dengan Cina, Politik Dalam Negeri AS (proses pilpres) dan yang terbaru virus Corona. Kesemuanya itu memberikan pengaruh dan goncangan kepada ekonomi negara kita. Maka saya tekankan dan dorong kemandirian (anggaran) daerah, karena tidak menutup kemungkinan (skenario) Pemerintah (Pusat) memangkas dana transfer ke daerah. Jadi saya minta daerah untuk lebih inovatif, kreatif dan juga berjiwa enterpreuner (orientasi investasi), “tegas Tito. Dalam kaitan itu, Kemendagri segera meluncurkan Electronic Financial System, yang itu juga akan digunakan untuk monitoring dan kontroling penyelenggaraan keuangan di daerah daerah.
Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Walikota Malang, disela kehadiran pada giat yang dihelat mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Maret tersebut, menggaris bawahi himbauan Mendagri Tito sebagai satu keniscayaan. “Beban APBN memang menjadi salah satu pencermatan kami di daerah. Bahkan berulangkali Pak Sutiaji (Walikota Malang, red) mendorong dan nge push target PAD secara maksimal. Dan itu memang jadi fokus kami berdua, termasuk menstimulus pergerakan ekonomi daerah melalui ekonomi kreatif, penataan pasar pasar tradisional dan UMKM beriring dengan penataan infrastruktur wilayah. Itu tak lain diarahkan agar putaran ekonomi di kota Malang tumbuh pesat, “ungkap Bung Edi, demikian Wawali Malang akrab disapa.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muh. Hudori selaku Ketua Panitia Kegiatan, menginformasikan, rakortekbang digelar dalam rangka sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dihelat selama 5 hari (2 – 6 Maret), acara diikuti 1000 peserta meliputi Walikota/Bupati se Jawa Timur, Sekdaprov se wilayah Regional I, Kepala Bappeda se wilayah Regional I dan perwakilan Perangkat Daerah Teknis. Pemateri menghadiri dari Kemendagri dan Bappenas serta pembicara utama Mendagri Tito dan Ketua KPK RI firly Bauhuri.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menuturkan sebagai wujud komitmen percepatan pergerakan pembangunan di daerah, untuk di Jatim dana desa telah tersalurkan senilai Rp 3 triliun. Ini gambaran di jatim sudah bergerak, dan tidak ada pelambatan. Ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Isu strategis lainnya yang juga diminta daerah untuk cermati, terkait bonus demografi. Bonus demografi harus digarap, agar jadi modality. Sehingga garap dan dorong aspek ketenagakerjaan.
“Bonus demografi, pasti terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dan sudah tidak bisa ditumpuhkan pada tenaga birokrasi. Maka perlu didorong investasi karena itu akan membuka peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja. Masalahnya investor tidak tertarik ke kita (Indonesia), lelah dengan proses pengurusan dengan setumpuk aturannya. Kita ini mengalami obesitas regulasi dan itu hambat investasi, makanya kita kembangkan omnibus law, yang didalamnya juga omnibus ciptakerja.
Yang juga dititipkan Tito Karnavia terkait dampak corona, karena mengancam pada sektor paiwisata, mengganggu sektor manufaktur dan perdagangan serta penurunan aliran foreign direct investment. Kita tetap waspada dan hati hati, namun komentar berlebih tentang corona, justru akan goncang sendi sendi ekonomi.

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment