Rapat Koordinasi Pembahasan Program Percepatan Pembangunan Kota Malang (Smart City SAKIP Program Kampus to Kampung)

Malang – Bertempat di Ruang Majapahit Balai Kota Malang pada hari Rabu (05/02) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Program Percepatan Pembangunan Kota Malang yang dihadiri oleh Walikota Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, Wakil Walikota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko. Turut hadir mendampingi Kepala Barenlitbang Kota Malang, Dwi Rahayu, SH. M.Hum, Prof Dr. Ir. M. Bisri MS. Acara ini diikuti Rektor Unisma, Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si dan 36 Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Rakor ini digelar dalam rangka terbentuknya rancangan mengenai program percepatan Smart City, SAKIP, Kampus to Kampung, Rumah Singgah, Taman Ramah Lansia, Taman Ramah Disabilitas, Lansia, Malang Halal, dan pemberian insentif bagi Muazin.

Dalam sambutannya Walikota Sutiaji menyampaikan bahwa Kota Malang perlu dilakukan percepatan dalam program pembangunan smart city, sehingga dapat meningkatkan SDM dan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan SAKIP, orientasinya bukan pada nilai tetapi implementasi harus lebih baik untuk evaluasi SAKIP di tahun 2020 .

“Program Kampung to Kampus “saya inisiasinya sudah jauh, saya pengen menunjukan bahwa Malang ini adalah kota pendidikan, dari tridarma perguruan tinggi itu struktur yang konsen benar adalah yang ketiga, pengabdian masyarakat . Pendidikan dan penelitian wujudnya adalah laporan, anak kita bekali dengan keterampilan, skill, dan knowledge, sehingga implementasi di lapangan harus kita kuatkan dengan adanya pembagian Tim” ujar Sutiaji.

Senada dengan Walikota Malang; Wawali Sofyan Edi juga menyampaikan bahwa smart city memerlukan konsentrasi smart government.

“Progres dan planning dari smart city jelas, coba kita konsentrasi pada smart government. Yang harus di detailkan adalah fungsi pemerintahan itu sendiri. Fungsi pemerintahan salah satunya adalah layanan publik. Ini betul-betul menjadi konsentrasi daripada smart city itu sendiri. Kemudian, fungsi yang kedua, pemerintah juga mengakomodir sebagai bentuk partisipasi publik terhadap pemerintahan. Indikasikan ruang, saluran, dan sarana, sehingga terjadi interaksi. Untuk mewujudkan suatu smart city juga memerlukan smart yang lain, yaitu smart economic, smart bussines, smart pendidikan, dan smart kesehatan Layanan kesehatan juga bagian dari smart government. Pemerintah sudah memutuskan seluruh warga Malang dicover dengan BPJS” jelas Bung Edi. (ATH/AR)

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment