Agar BPJS Tidak Merugi, Sutiaji Dorong Strategi Promotif

dr. Enny Sekar Rengganingati, Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Malang, menginformasikan gelar Semiloka “Regulasi dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan” yang dihelat di ballroom Aria Gajayana (27/10 ’19), semata panggilan dan kepedulian IDI untuk memberikan kontribusi pemikiran agar JKN dalam prosesnya berjalan baik.
Dengan menghadirkan pemangku daerah dalam hal ini Kepala Daerah (Walikota Malang dan Walikota Batu) serta juga Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, diharapkan terpotret secara utuh postur utuh apa yang harus dibenahi, dikuatkan dan ditajamkan dalam penyelenggaraan JKN. Demikian diutarakan dr. Enny, yang juga pernah menjabat Kadinkes Kota Malang di era Walikota Peni Suparto.
Dewanti Rumpoko, Walikota Batu menegaskan wajib bagi warga negara yang mampu untuk ikut BPJS tipe mandiri yang VIP, sehingga pola subsidi dapat berlangsung baik. “Itu lah (gotong royong) kekuatan bangsa kita. Tinggalah bagaimana pemerintah mampu membuat satu instrumen yang mampu “memaksa” para kelompok mapan dapat ikut kepesertaan BPJS secara mandiri dan aktif. “Meskipun kebanyakan sudah memiliki asuransi kesehatan, tapi ada baiknya untuk terlibat aktif dalam BPJS, “ujar Dewanti Rumpoko.
Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji menyatakan bahwa ada desain strategi kesehatan yang perlu dikritisi. “Selama ini bobotnya masih banyak pada aspek atau pendekatan kuratif, dan sedikit memberikan porsi aspek promotif. Jadi tidak mengherankan, apabila BPJS terus merugi, karena energi terkuras ke sana, “tegas Pak Aji, demikian Walikota Malang akrab disapa.
Dihadapan para dokter anggota IDI, Sutiaji juga memberikan kritik tajam atas keberadaan klinik klinik kesehatan yang berdiri, tapi banyak tutupnya. “Ini saya ketahui, diantaranya karena informasi dari BPJS Malang yang menyampaikan kesulitan untuk merealisasikan BPJS, karena untuk kelengkapan administrasi setelah didatangi petugas, klinik sering tutup. Sehingga muncul satu kesimpulan awal, itu klinik dihadirkan hanya untuk mendapatkan poin semata. Maka saya minta ini jadi evaluasi bersama”.
Walikota Malang Malang, juga menginformasi hingga tahun 2019 sudah 79 persen kepesertaan BPJS kesehatan di kota Malang (sekitar 800 ribu lebih). Untuk di tahun 2020 diharapkan kota Malang sudah Universal Health Coverage atau dengan kata lain semua warga kota Malang tercover BPJS (baik warga pra sejahtera maupun yang mampu). “Itu dengan catatan premi tidak naik, dan telah kita alokasikan sekitar 43 – 45 Milyar. Spirit yang sama sebagaimana diutarakan Walikota Batu, maka Sutiaji juga menegaskan urusan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama (gotong royong).

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment