Berita TerbaruDokumentasiHeadline

Membangun Integritas Melalui SPI (Survei Penilaian Integritas) dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Meningkatkan Kepercayaan Publik

Malang (24/9) – Dalam rangka memetakan integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada lembaga-lembaga pemerintah, Inspektorat Kota Malang dan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Malang bekerjasama dalam menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Integritas (SPI) yang bertempat di Hotel Savanah Malang. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Sekda Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH juga turut hadir dalam kegiatan sosialisasi dengan jumlah 29 peserta yang terdiri dari jajaran OPD Pemkot Malang.

Wali Kota Sutiaji dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada para jajaran OPD untuk dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebagai sarana pembelajaran yang nantinya dapat diterapkan sehingga pada tahun 2019 integritas Pemkot Malang sudah dapat terukur melalui SPI. “Survei integritas ini merupakan dukungan yang sangat berharga bagi kita untuk melakukan evaluasi pada OPD yang lain. Ketika perikaku masyarakat sudah mendukung kita, maka itu adalah goal terakhir”, imbuh Wali Kota Sutiaji.

Survei Penilaian Integritas ini nantinya akan menggali beberapa jenis data, mulai dari data internal menyangkut karakteristik responden, budaya integritas organisasi serta integritas budaya, data eksternal yang berkaitan dengan transparansi pelayanan dan akuntabilitas pegawai, hingga data expert yang berkaitan dengan persepsi individual dan persepsi terhadap instansi.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi sudah dilakukan oleh Pemkot Malang dari tahun ke tahun termasuk dalam bentuk pencapaian. “Melalui survei ini diharapkan integritas dari seluruh ASN dapat semakin meningkat”, ujar Sekda Kota Malang.

Dalam sosialisasi ini, salah satu narasumber, Asim Saputra Kabid selaku Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur juga memaparkan manfaat atas dilakukannya SPI, yakni tersampaikannya informasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah terkait capaian program-program pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah melalui penyampaian hasil ke publik maupun instansi. (Rn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *