Pada rapat koordinasi percepatan prioritas pembangunan Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa, di gedung Grahadi Provinsi Jawa Timur (18/9 ’19), Sutiaji Walikota Malang meng-under line pentingnya pengembangan moda transportasi massal dan keberadaan Terminal Kargo untuk solusi manajemen lalu lintas dan transportasi Malang Raya. “Ini tidak semata bicara bagaimana mengurai kemacetan, tapi kami 3 (tiga) Kepala Daerah Malang Raya (kota Malang, kabupaten Malang, kota Batu, red) memiliki komitmen yang sama akan arti pentingnya koneksifitas antar daerah. Termasuk dalam bidang pariwisata, kita bersifat saling melengkapi. Sehingga keinginan Ibu Gubernur agar wisatawan lebih long stay di Jawa Timur, termasuk di kawasan Malang Raya, akan terwujud apabila terbangun integritas dan konektifitas yang terpadu di bidang moda transportasi pendukungnya beserta sarana sarana penunjangnya. Artinya para pelancong harus di mudahkan dari satu titik ke titik yang lain (tempat wisata maupun antar terminal dengan bandara, stasiun dan yang lainnya) , tidak juga dibayangi oleh gambaran kemacetan. Faktualnya, kita (Malang) masih menghadapi problema tersebut, “urai Sutiaji dalam rakor bersama Walikota/Bupati se Jawa Timur.
Ditambahkan oleh alumni IAIN Malang tersebut, salah satu penyumbang kemacetan di antaranya adalah keberadaan jalan nasional yang melintasi wilayah kota, sehingga truk, tronton dan kendaraan berat lainnya masuk dan bercampur dengan mobilitas kendaraan dalam kota. “Ini harus diurai dan seyogyanya terfilter. karenanya, kami usulkan pentingnya keberadaan Terminal Kargo, sehingga kendaraan berat/besar tidak masuk ke dalam kota, “usul Walikota Malang kepada Gubernur Khofifah. Ditegaskan oleh Walikota yang hobby bulu tangkis ini, bahwa Pemkot Malang pun tidak mempermasalahkan lokasi terminal kargo di wilayah mana. “Semata ini untuk sinergitas antar daerah. Dan selain terminal kargo, juga perlu diseriusi pembangunan ring road (jalan lingkar) yang itu juga mengkoneksi antar daerah dan tentu perlu peran Provinsi maupun Pemerintah Pusat, “tegas Sutiaji.
Hal lain yang juga digaris bawahi oleh Walikota Sutiaji adalah terkait pengelolaan sampah. Karena menurutnya, daerah daerah yang berhimpitan tidak bisa berjalan sendiri sendiri. PP 28 tahun 2018 menekankan pentingnya Kerjasama antar Daerah, dan peran itu menurut Pak Aji, belum berjalan maksimal. “Karenanya kami juga mendukung sekaligus mengharapkan peran lebih Pemprov melalui Bakorwil untuk dapat meng empowering kerjasama antar daerah tersebut.
“Volume sampah kota Malang per hari mencapai 600 ton, dan itu bisa terus berkembang, sementara luas lahan TPA dengan keterbatasan lahan yang dimiliki kota Malang, maka kota Malang perlu bekerjasama dengan kabupaten Malang. Meskipun kita juga terus melakukan langkah upaya, seperti yang terbaru mengkaji adanya penawaran dari pihak Belanda melalui Kementerian Kemaritiman, yang menawarkan teknologi menyusutkan sampah dengan bio teknologi yang ditanamkan pada setiap sel yang ada di TPA, “info Walikota Malang.
Sementara itu, Gubernur Khofifah dihadapan Kepala Daerah Se Jawa Timur, menginfokan bahwa Presiden Jokowi secara khusus memberikan perhatian kepada Jawa Timur. “Perintah Presiden jelas dan tegas, dan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan Rakor Teknis Terbatas khusus dengan Pemprov Jatim dan KementeriN teknis, dengan titik poinnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan manufaktur, “tutur Khofifah.
Salah satu yang ditekankan Gubernur Khofifah, dalam upaya akselerasi percepatan pembangunan di Jatim adalah pentingnya masing masing Kepala Daerah adalah pendekatan kewilayahan. “Yang dapat saya contohkan dan saya cermati, seperti konsep Malang Raya. Itu bagus dan perlu dikembangkan di daerah daerah lainnya, “ujar Gubernur Jatim, yang sebelumnya menjabat Menteri Sosial RI.
Dalam konteks tersebut, Gubernur Khofifah juga menegaskan beberapa program prioritas Jatim, seperti penguatan gerbangkertasusilo, BTS (bromo Tengger Semeru) termasuk didalamnya Malang Raya, konektisifitas wilayah Selingkar Wilis (Matraman), kawasan Madura dan juga wilayah Timur Jatim.
“Kita (Jatim) juga diminta untuk mengkaji sekaligus usulan atas pengembangan transportasi massal. Salah satunya Sky Train atau LRT. Tujuannya wisatawan lebih nyaman dan lebih muda menjangkau semua titik wisata Jatim yang terintegrasi, sehingga bisa longstay. Masak selama ini di Jatim cuma 1-2 hari, dan 10 hari ada di Bali, “singgung Khofifah.
Dalam kaitan itu, Pemprov Jatim akan segera mengeluarkan Blue Book, sebagai pedoman pembangunan terintegrasi.
