PT. SMI Dijajaki Pemkot untuk Danai Mall UMKM

Solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur gencar dilakukan Walikota Malang Sutiaji. “Kita sadar ada keterbatasan keterbatasan dari APBD. Baik itu dari sisi kapasitas jumlah maupun mekanisme. Sementara percepatan pembangunan menjadi kebutuhan utama untuk mampu mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan langkah terobosan (alternatif) pembiayaan pembangunan di kota Malang. Setidaknya untuk menopang proyek proyek besar seperti rencana pembangunan Mall UMKM dan pengembangan rumah sakit daerah, “ujar Sutiaji.
Salah satu langkah yang ditempuh Walikota penghobby bulu tangkis ini adalah melakukan penjajagan kemitraan pembiayaan dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), BUMN yang 100 persen kepemilikan sahamnya milik Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI.
Pada paparan dihadapan Walikota Sutiaji yang didampingi Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko, di ruang rapat walikota Malang (5/4 ’19), Dirut PT. SMI Emma Sri Martini menginformasikan ada 10 (sepuluh) sektor infrastruktur yang dapat didanai PT. SMI yakni ketenagalistrikan, transportasi, jalan dan jembatan, air bersih, rollingstock kereta api, telekomunikasi, minyak dan gas hilir, pengelolaan limbah, irigasi dan efisiensi. Serta 6 (enam) sektor infrastruktur sosial yang dapat didanai yakni infrastruktur kawasan, infrastruktur pemasyarakatan, pasar, rumah sakit, infrastruktur pariwisata dan infrastruktur pendidikan.
“Ada 3 (tiga) skema tempo pinjaman daerah yang ditawarkan. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek hanya berdurasi 1 (satu) tahun anggaran dan hanya digunakan untuk menutup kekurangan arus kas. Jangka menengah, jangka waktu lebih dari 1 tahun tapi pelunasan tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Adapun pinjaman jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, dengan kewajiban melunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian serta dipergunakan untuk kegiatan investasi prasarana dan atau sarana dengan kriteria menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan daerah, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan/sosial, “jelas Emma.
Ditambahkannya, misi PT. SMI sebagaimana diamanatkan Pemerintah adalah memberikan alternatif pembiayaan atas keterbatasan APBD, membantu percepatan pelayanan masyarakat dan percepatan pencapaian target daerah. “Kalau mengandalkan APBD kiranya ada keterbatasan keterbatasan. Belum tentu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 – 2 tahun dan yang pasti mekanisme yang lazim ditempuh bila itu menggunakan dana APBD adalah multiyears. Opsi yang kami berikan melalui pilihan Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha (KPBU) dan Obligasi Daerah, akan memberikan efektifitas pencapaian target berbasis SDGS (Sustainable Development Goals), “imbuh Dirut PT. SMI.
“Yang menarik dan feasible bunga pinjamannya relatif ringan karena dipastikan dibawah bunga perbankan yang ada. Momentum reform PD RPH menjadi atau diperkaya dengan bidang aneka usaha, akan kita dorong untuk menjadi pilar strategis pembangunan dan pengelolaan Mall UMKM nantinya. Salah satunya mengarah pada pelaksanaan KPBU. Tentu akan dilakukan pendalaman pendalaman, termasuk opsi pinjaman daerah yang artinya peminjamnya Pemkot dan bukan BUMD nya. Pertemuan kemarin (5/4 ’19), selain mendapat gambaran secara langsung dari PT. SMI, pandangan dari anggota komisi XI DPR RI, Andreas Susetyo, sebagai mitra kerja PT. SMI, juga langsung ditindaklanjuti survey lapangan dari tim SMI ke 3 (tiga) proyek yang kita rekomkan yakni mall ramayana, pasar besar dan RSUD, “ujar Walikota Sutiaji.
Dinyatakan Pak Aji, demikian Walikota Malang biasa disapa, mall Ramayana memiliki lahan sekitar 1 Ha, dalam skenario rancangan akan dibangun 12 lantai, per lantai luasan sekitar 600 meter. 6 lantai diperuntukkan untuk UMKM, sisanya untuk hotel dan parkir. “Kita ingin tangani dan kelola secara mandiri melalui BUMD yang kita miliki dan sedang kita up grade, karena selama ini juga merugi dan memotret dividen dari pusat perbelanjaan yang menggunakan lahan Pemkot juga tidak sesuai ekspektasi, maka asa besar kami berikan kepada Perumda Aneka Usaha menjadi primadona baru bagi sumber pendapatan daerah, “yakin Walikota Sutiaji.

Posted in: April 2018, Berita Terbaru, Dokumentasi

Leave a Comment