Bagian dari langkah menguatkan visi Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan RI mendistribusikan formasi PNS dari program PTT (Pegawai Tidak Tetap) Kemenkes ke daerah. “Ada 386 kota/kabupaten dan 1 provinsi (Lampung) yang menerima distribusi formasi untuk jabatan dokter, dokter gigi dan bidan, “info Sekjen Kemenkes RI, Oscar Primadi. Ditambahkannya, berdasarkan data Kemenkes, jumlah PTT Kemenkes sebanyak 43.310 orang dan hingga tahun 2017 sebanyak 39.090 yang telah masuk dalam formasi PNS.
Bersama 7 kepala daerah lainnya, Walikota Malang Sutiaji didaulat mewakili secara simbolis penyerahan PNS PTT Kemenkes oleh Menkes RI, Nila F. Moeloek. Untuk kota Malang menerima 5 formasi CPNS dengan komposisi 1 dokter, 1 dokter gigi dan 3 tenaga bidan.
“Ini tindaklanjut dari MOU antara daerah dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka optimalisasi tenaga pelayanan kesehatan dan sifatnya daerah hanya menerima serta selanjutnya memproses admininistrasi kepegawaian distribusi (CPNS) Kememkes tersebut untuk menjadi CPNS Daerah, “ujar Sutiaji Walikota Malang, didampingi Kepala BKD Kota Malang Anita Sukmawati. Dalam catatan BKD Kota Malang, di 2017 pada proses yang sama kota Malang mendapatkan droping sebanyak 22 CPNS.
Sementara itu Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek, mengutarakan apresiasi akan respon positif dan komitmen daerah atas MOU dengan kemenkes. “Itu semua semata mata untuk mewujudkan Indonesia sehat, “tegas Nila Moeloek. Salah satu srikandi dari kabinet Presiden Jokowi ini juga menyatakan, kita masih meributkan atas defisit bpjs, padahal ada yang lebih penting, yakni mendorong proses promotif dan preventif. “BPJS “overload” karena data yang ada banyak mengcover untuk tindakan kuratif (pengobatan/penanganan) penyakit jantung. Ada sekitar Rp 10, 4 triliun untuk pengobatan/penanganan penyakit jantung, “info Menkes RI.
Diutarakan pula, ada 3 (tiga) yang diharapkan jadi perhatian daerah untuk menyukseskan program Indonesia sehat, yakni pertama melandingkan paradigma sehat melalui penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat, UKBM, Posyandu dan Posbindu, kedua penguatan yankes melalui PIS-PK, peningkatan sarpras nusantara sehat, pendayagunaan dokter spesialis, akreditasi puskesmas dan RS, serta yang ketiga JKN melalui peningkatan cakupan kepesertaan.
Kegiatan penetapan penyerahan kebutuhan/formasi PNS Kemenkes ke daerah itu sendiri digelar di gedung Sujudi Kementerian Kesehatan RI (19/3 ’19) dan diikuti seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah) dan Kepala BKD penerima formasi.
