Wakil Walikota Malang menerima kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden

Malang (21/2) – bertempat di Ruang Rapat Walikota Malang, Wawali, Ir. Sofyan Edi Jarwoko menerima kunjungan kerja anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengenai revitalisasi dan revalidasi Balai Latihan Kerja dalam menyongsong era digital dan ekonomi kreatif.

Turut mendampingi adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Malang, Abdul Malik, beserta Kepala Perangkat Daerah. Dalam sambutannya Wawali Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan bahwa, angka pengangguran di Kota Malang cukup tinggi di Jawa Timur, hal itu disebabkan karena mahasiswa yang selesai studi tidak kembali ke daerah asal tetapi mencari kerja di malang dan berkeluarga di malang.

Wawali tersebut juga menyampaikan harapannya agar kehadiran anggota Wantimpres di Kota Malang saat ini juga dapat memberikan dorongan yang positif bagi pembangunan di Kota Malang.

“Bukan saja menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi di daerah, namun juga memberikan masukan-masukan terhadap program kegiatan kepada Pemerintah Pusat; saya berharap Kepala OPD yang hadir saat ini dapat berperan aktif menyampaikan aspirasinya” tegas Sofyan Edi

Anggota WANTIMPRES Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar menjelaskan bahwa tugas WANTIMPRES adalah memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden. Untuk itu, WANTIMPRES mengadakan kunjungan kerja untuk melakukan revatilisasi dan revalidasi balai latihan kerja dalam menyongsong era digital dan ekonomi kreatif.

Dan sejalan dengan perkembangan IPTEK serta era industri 4.0 dipandang perlu dilakukan revitalisasi dan revalidasi BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada agar kualitas tenaga kerja kita juga semakin meningkat.

Dalam acara tersebut Ida Ayu Made Wahyuni selaku kepala Disbudpar juga menyampaikan kepada prof Abdul Malik Fajar bahwa di Kota Malang sektor pariwisata, terutama hotel, restoran, menempatkan tenaga-tenaga lulusan sekolah vokasi khususnya SMK; dari lulusan yang ada belum semuanya bisa tertampung dengan baik pada hotel dan restoran di Kota Malang karena belum memenuhi beberapa persyaratan untuk masuk di sektor tersebut. “Semoga apa yang telah kami sampaikan mampu mendapatkan solusi terbaik dari Pemerintah Pusat” tutur Ida Ayu.(KS)

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment