Tahun 2018, pasar yang telah ditetapkan menjadi Pasar Tertib Ukur adalah sebanyak 197 pasar di 92 kabupaten/kota, dan Pasar Tertib Ukur yang terbentuk dari 9 Daerah Tertib Ukur adalah sebanyak 91 pasar, sehingga tahun 2018 terbentuk 288 Pasar Tertib Ukur di Indonesia.
“Dengan demikian sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 1.231 Pasar Tertib Ukur di 34 Provinsi atau sekitar 13% dari jumlah pasar tradisional di Indonesia sebanyak 9.559 pasar” Ujar Veri Anggrijono, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan pada saat Acara Penetapan dan Peresmian Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur Serta Peresmian Unit Metrologi Legal Tahun 2018 di Bandung (6/12).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel El Royale Bandung ini, diikuti oleh sebanyak 300 orang peserta yang terdiri dari bupati/walikota kabupaten/kota yang membentuk daerah tertib ukur dan unit metrologi legal, dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan yang membentuk pasar tertib ukur, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Dalam kesempatan ini Walikota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi atas kinerja dan inovasi Dinas Perdagangan Kota Malang. “Salah satunya adalah bagaimana menyajikan data yang sesungguhnya, melalui tertib ukur artinya timbangnya bagus, ukurnya jelas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konsumen. Hari ini memang kita mendapatkan 3 pasar tahun ini, kami menginginkan akan bertambah bahkan kedepan harga pasar dapat diupdate oleh masyarakat seperti di Kota Pontianak” ujar Pak Aji, Walikota kreatif yang gemar berinovasi ini.
Menuju ke daerah tertib ukur walikota Malang Sutiaji menyampaikan butuh kerja keras bersama dari 4 pasar yang sudah tertib ukur ini akan diikuti oleh semua pasar di Kota Malang yang berjumlah 27. “Sesuai dengan Malang bermartabat harapan kami antara pedagang dan pembeli saling mengisi dan memberi tahu ada keterbukaan kalo 1 kilo yaa 1 kilo tidak ada yang kurang, nanti akan terus kita gerakkan bersama” pungkasnya. (EM)
