Malang – Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat menjadi keynote speaker pada acara Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu di hotel Savana Malang hari Selasa (27/11).
Kota Malang telah melaksanakan pesta demokrasi yakni pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jawa timur pada 27 juni 2018 lalu. “Alhamdulillah dua event politik itu berjalan dengan lancar tanpa gangguan berarti” ujar Sofyan Edi.
Melalui pilkada yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini, masyarakat Kota Malang telah memilih.
Hasilnya pun sudah diperoleh dan harus dihormati, lanjut Sofyan Edi, karena hal itu merupakan buah dari proses demokrasi. Dan perlu kita sadari, berbeda dalam hal politik merupakan hal yang biasa, oleh karenya sudah saatnya kita melupakan perbedaan yang ada dan memulai untuk bersatu dan bersinergi dalam membangun Kota Malang yang tercinta.
Pada tahun 2019 mendatang hajatan politik besar juga akan terlaksana yakni pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD tingkat I dan II serta memilih Presiden beserta wakil presiden. Tentu hal ini membutuhkan persiapan yang maksimal baik dari segi sarana prasarana maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih.
Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu.
Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.
Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata. Karena, eksistensinya dapat mencegah tindakan-tindakan kontra-demokrasi yang dapat mengoyak dan mendegradasi loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi di indonesia.
“Terkait hal tersebut, menyongsong pemilu 2019 saya berharap kepada seluruh pihak terkait untuk saling bekerjasama, berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun kesadaran politik masyarakat dan membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara; agar nantinya dapat meminimalisir adanya golput” tukas Sofyan Edi.
Pada kesempatan tersebut, Sofyan Edi juga berpesan agar ASN Kota Malang mampu menjaga netralitas dalam Pemilu. “Sesuai dengan UU no. 5 tahun 2014 menyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik dan perekat bangsa; ASN juga memiliki hak pilih, namun tetap di atur dan di tata sedemikian rupa di dalam undang-undang yang melarangnya untuk terlibat secara langsung pada politik praktis” pungkasnya. (Ts)
