Plt. Walikota Malang, Sutiaji, di sela-sela menghadiri acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018, menegaskan pentingnya membangun konektivitas (program) Organisasi Perangkat Daerah di kota Malang. “Capaian program pembangunan daerah akan maksimal, bila semua terkoneksi, saling melengkapi dan menguatkan. Tidak bisa dan tidak boleh berjalan sendiri, “tegas Sutiaji, yang akan dikukuhkan menjadi Walikota Malang masa bhakti 2018-2023, di bulan September/Oktober 2018.
Didampingi Sekda Wasto, Plt. Walikota Malang Sutiaji juga menekankan pentingnya kemandirian daerah. “Daerah (Kota Malang) jangan hanya menengadah kucuran dana dari Pusat, tapi harus mampu memaksimalkan potensi daerah dalam upaya membangun kemandirian anggaran. Itu yang akan saya pacu kepada OPD maupun perusahaan daerah di kota Malang, “lugasnya.
Pernyataan Plt. Walikota Malang tersebut merespon slogan Inspire, Imagine, Innovate dan Iniate yang menjadi spirit dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2018 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Berlokasi di ball room hotel Ritz Calrton Jakarta (10/7), acara di buka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Diikuti Gubernur, Walikota/Bupati se Indonesia, IDF 2018 merupakan gelaran yang ke dua kalinya setelah digagas serta dihelat di 2017.
Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro dalam pengantar pembukaan IDF 2018, menginformasikan, acara mengangkat tema “Terobosan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah di seluruh Nusantara” bertujuan untuk mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas disiplin.
Tema tersebut dijabarkan dalam ke dalam tujuh sub tema yakni (1) Pengembangan Pusat Pertumbuhan, (2) Upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan (3) Perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah (4) Memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah, (5) Penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan, (6) Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah serta (7) Pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan.
“Memerangi ketimpangan untuk menuju pembangunan lebih baik yang menjadi tema di tahun kemarin (2017), menjadi titik ungkit pemilihan tema IDF 2018 dengan konsentrasi aktualisasi Nawa Cita ke -3 dari Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, “tutur Bambang Brojonegoro.
Sementara, HE. Gary Quinlan, Dubes Australia, menyatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya demokrasi yang kuat dan kekayaan budaya serta kepulauan dari sabang sampai merauke. Pertumbuhan pembangunan /ekonomi menjadi hal (perhatian) penting bagi Pemerintah Australisia sebagai mitra strategis. Kehadiran khusus Pemerintah Australia dalam perhelatan IDF 2018, karena kegiatan ini juga ditopang oleh Knowledge Sector Iniviative, sebuah lembaga jejaring pembangunan Australia.
Ada pun Wapres Jusuf Kalla mengingatkan perjalanan sejarah, bahwa munculnya pemberontakan, gerakan separatis dan upaya memisahkan diri dari NKRI seperti Peristiwa NII permesta dan gerakan Aceh Merdeka, lebih banyak disebabkan karena ketimpangan ekonomi. Maka bagaimana memajukan pembangunan daerah pinggiran/tertinggal/terbelakang, menjadi fokus Pemerintah. Bukan hal mudah tapi harus dilakukan. Demikian tegas JK. Ditambahkannya, karenanya konsep awal otonomi daerah adalah bersaing untuk efisiensi dan mengedepankn keunggulan daerah, agar mampu mendorong akselerasi pembangunan.
IDF 2018 yang dihelat selama 2 (dua) hari (10-11 Juli), pada high level talkshow, menghadirkan Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar, Menteri PAN RB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Sokarwo dan Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, selaku pembicara utama.
Menteri KLH, Siti Nurbaya, pada paparannya menyatakan untuk mengatasi ketimpangan sumber daya alam dan menumbuhkan daya saing, tidak hanya nge push SDA, tapi harus perhatikan penataan manajemen dan mengembangkan inovasi.
Sementara, Mendagri Tjahjo kumolo, mengapresiasi, konsep konsolidasi demokrasi mendapatkan kanalnya dari forum-forum perencanaan dan sharing pemikiran seperti IDF. Terlebih problem saat ini konektivitas dan aksebilitas yg tidak merata.
Pernyataan menarik juga dilontarkan Mendagri. Dari identifikasi yang dilakukan Kemendagri, di Indonesia ini ada sekitar 43 ribu peraturan (perda dan perkada). “Ini (Indonesia) negara peraturan, akhirnya menjadi kendala sendiri untuk percepatan pembangunan, dan itu terjadi karena pejabat daerah merasa salah sedikit ditunggu KPK dan APH, akhirnya memunculkan macam macam peraturan. Ini masalah, menciptakan tingkat kehati hatian yang tinggi, ini membelenggu. Diskresi terbelenggu. Ujar Tjahjo penuh masgul. Disisi lain, pemerintah terus mendorong perijinan jangan bicara hari tapi jam, ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Pastikan perencanaan pembangunan dapat dijalankan dan berjalan dengan baik.
MENPAN RB, Asman Abnur, menambahkan, orientasi harus digeser dari semata percepatan serapan anggaran menjadi hasil. Toolsnya adalah LAKIP. Jatim menjadi salah satu role model. Sistem perencanaan yang tepat sasaran dan sistem rekrutmen yang efisien dan transparansi, menjadi fokus program Kemen PAN RB. Peta jabatan harus dimiliki daerah. Sistem pendidikan ASN, harus melibatkan enterpreunership. Dorong pelayanan publik. Mendorong penerapan e-performance budgeting.
Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Kulon progo Hasto Wardoyo, mengalirkan poin yang sama yakni untuk memajukan daerah libatkan peran private sektor, masyarakat dan kekuatan potensi lokal yang dimiliki daerah.
