Musrenbang Renja Pembangunan Daerah Provinsi Jatim Tahun 2019

Surabaya (18/4) Pembangunan sumber daya manusia Jawa Timur sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi semangat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019. Musrenbang diselenggarakan di Ballroom Lantai 4 Grand City Convex Surabaya.

Hadir dalam musrenbang kali ini Menteri PPN RI/Kepala Bappenas, Sekjen Kemendagri RI, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Gubernur Jatim, Walikota/Bupati se Jawa Timur, Rektor PTN/PTS dan peserta musrenbang sejumlah 555 peserta.

Pakde karwo sapaan akrab Gubernur Jawa Timur menyampaikan prioritas RKPD Jawa Timur Tahun 2019 melalui pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya & agama, efisiensi pembiayaan pembangunan. Indikator kinerja utama seperti pertumbuhan PDRB/LPE capaian 2017 5,45 persen dan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 5,66-6,06 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 mencapai 4 diharapkan turun 3,99-3,90 di tahun 2019. Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2017 mencapai 69,54 meningkat pada tahin 2019 menjadi kisaran 69-71.

“Dalam rangka tema seperti itu, tantangan kita, kalo di tingkat nasional bonus atau bencana demografi tahun 2030 tapi di Jawa Timur 2019 sudah diposisi bonus atau bencana demografi. Maka RPJMD 2019 dalam rangka merubah bencana ini menjadi bonus.”ujar Pakde Karwo.

MVI_2814

Selanjutnya pengarahan Menteri PPN RI/Kepala Bappenas Prof. Dr Bambang P.S. Brojonegoro menyampaikan pemerataan pembangunan menunjukkan perkembangan positif. Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas menjadi tema dan prioritas dalam RKP 2019. Ada 5 isu strategis/prioritas yaitu pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. “Angka kemiskinan Jawa Timur masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Tahun 2017 angka kemiskinan terendah di Jawa Timur adalah Kota Malang yang hanya 4,3 persen” ujar Bambang

MVI_2840

Kedua pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritimam. Ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Dan kelima prioritas stabilitas keamanan nasional dan kesukseskan pemilu.

Sekjen Kemendagri RI, Drs. Hadi Prabowo, MM menyampaikan arah kebijakan nasional dengan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen. Inflasi nasional dikisaran 2,5-4,5 persen. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen. IPM dikisaran 71,98 dan tingkat pengangguran terbuka 4,2-5,8 persen.

MVI_2858

Dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu RI, Dr. Boediarso Teguh Widodo menyampaikan pembangunan nasional masih menghadapi berbagai permaslahan dan tantangan ekonomi, pelayanan publik. Kebijakan fiskal melalui ketiga fungsi strategis, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi memiliki peran sentral dalam pengelolaan ekonomi makro yang kuat, sehat, dan inklusif untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan. Strategi kebijakan fiskal 2019 dengan tema APBN untuk mendorong investasi dan daya saing.

Pjs Walikota Malang yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur hadir pada musrenbang ini berpesan apa yang sudah bagus akan dipertahankan seperti angka kemiskinan dan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dengan SMA Taruna Nala. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrembang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019. (EM)

Posted in: April 2018, Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment