Dalam 2 (dua) hari, Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo, mengkampanyekan Jawa Timur Damai. Setelah digelorakan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada acara HUT satpol se Jatim (19/3 ’18), giliran ajakan mewujudkan Jatim Damai ditekankan Pak De Karwo, gubernur Jatim akrab disapa warganya, kepada jajaran Kepala Daerah, Dandim, Kapolresta/Kapolres, Kajari, Kabakesbang, Kabag Pemerintahan, Camat, Danramil dan Kapolsek se Jawa Timur, pada acara rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah provinsi Jawa Timur (20/3 ’18). Acara yang di helat di Grand City Convex Surabaya, menjadi tekad dari 3 (tiga) pilar yakni Pemda, TNI dan Polri untuk mewujudkan Pilkada damai sebagai bagian dari Jatim Damai.
“Pilkada hanyalah sasaran antara untuk menuju adil makmur. Artinya (pilkada) bukan untuk proses menghancurkan tujuan adil dan makmur tersebut. Artinya proses pilkada jangan memproduce ragam ujaran kebencian, menghalalkan segala cara sehingga merusak sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu ini sangat kontraproduktif dari tujuan menggapai adil dan makmur, “tegas Soekarwo.
Tahun 2018 di Jatim ada 18 kabupaten /kota dan 1 pilgub yang tergelar secara serentak. Diinfokan pula oleh Gubernur Jatim, untuk penyelenggaraan pilkada serentak di Jatim, ditargetkan 70 persen partisipatori dari jumlah pemilih sebanyak 30.385.986 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 39.500.952 jiwa dari cakupan 8.497 desa/kelurahan dan 666 kecamatan di 38 kota/kab di Jatim. Catatan dari Pemprov Jatim di tahun 2015, partisipan hanya 64.01 persen.
Gubernur Jatim juga mengingatkan proses demokrasi akan membawa dampak kepada ekonomi negara. “Ekonomi itu persepsi, belum tentu fakta. Sehingga issue dan atau informasi yang tidak jelas (hoax) dapat mengguncang sendi sendi ekonomi, “tutur Pak De Karwo, Pria ramah yang telah memasuki masa dua periode memimpin Jatim. Ditambahkannya, kejatuhan seringkali dikarenakan kualitas SDM yang emosional, kualitas kesrhatan rendah, kualifitas infrastruktut rendah dan leadership yang tidak bisa memberi kenyamanan. Kepada jajaran birokrasi Pemda, Polri dan TNI, Gubernur Soekarwo mendorong untuk mengembangkan dan menghidupkan solusi kultural, budaya dialog dan damai jalan yang harus ditempuh.
Sementara itu, Joko Susanto, akademisi Unair, menyatakan, frase pilkada zaman now, yang ditandai dengan rebakan hoax. “Ini bukan kebohongan biasa. Dialirkan untuk kepentingan kelompok/politik melalui eksploitasi massa. Modusnya, memanipulasi informasi, penyesatan orientasi, dan pembiakan distrust, “info Joko. Ditekankan oleh Dosen Komunikasi Unair tersebut, hoax sangat berbahaya dan mengancam fondasi berbangsa. Target eksploitasi emosi massa, dan bukan tentang benar dan tidaknya.
Menurut Joko Susanto, Indonesia terjangkiti gerakan populisme sayap kanan. Ciri cirinya menggencarkan kampanye native (membenturkan pribumi dan non pri serta benturan etnis dan issue SARA), mentargetkan emosi massa daripada kebenaran info dan anti otoritas (anti penguasa). Menghadapi itu, perlu dilakukan penegakan hukum, menggencarkan literasi informasi (kemampuan memilah informasi), dan melakukan kurasi informasi (membentuk komunitas anti hoax, satgas verfikasi informasi, barcoding dan signalling terhadap info hoax).
Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen dan pembacaan deklrasi damai yang dipandu langsung Gubernur Soekarwo dengan poin butir butir deklarasi mewujudkan pilkada jatim aman dan damai, melaksanakan pilkada yang demokratis dan sesuai peraturan hukum, menolak kampanye hitam dan politik uang, menolak hoax yang provakatif, issue SARA dan ujaran kebencian serta berpartisipasi aktif mewujudkan kamtibmas yang kondusif.
Pjs Walikota Malang Wahid Wahyudi secara aktif ikut dalam deklarasi, juga menegaskan untuk menghantarkan pilwakot Malang yang damai, demokratis berkualitas dan berjalan lancar. Poin poin penting deklarasi akan kita bumikan juga di kota Malang. Ujar Wahid Wahyudi.
