Jakarta – Mengambil tema “Keterbukaan Pemerintah Untuk Pembangunan Yang Inklusif”, Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017) memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis (14/12) di Hotel Borobudur Jakarta Pusat tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Walikota Malang, H. Moch Anton dan didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Erik Setyo Santoso.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla juga dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang Brodjonegoro, APLF 2017 membuka kesempatan bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik kepada pemerintah. “Kami yakin bahwa langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara-negara di asia pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing-masing” ucapnya.
Penyelenggaraan APLF 2017 juga meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menginisiasi lahirnya Open Government Partnertship (OGP) pada 2011, untuk melaksanakan pemerintahan secara terbuka. Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI); sebuah inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik dengan merangkum 4 pilar utama keterbukaan yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. OGI telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR ! , Saluran Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, Portal Satu Data (data.go.id), penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik, dan inisiatif satu peta, data spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Abah Anton demikian sapaan Walikota Malang, berpendapat bahwa Kota Malang sebagai bagian dari NKRI akan selalu mendukung berbagai program dan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. “Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan e-government secara bertahap di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mendorong terwujudnya Open Government di Kota Malang” tegas Abah. (Ts)