Malang – Sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) terus melakukan pembenahan dalam berbagai segi baik sumber daya manusia maupun budaya kerja.
Hal itulah yang menginisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar Workshop Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Timur pada 11 -12 Oktober 2017.
Dalam workshop yang digelar di Hotel Savana itu para ASN dari lingkungan Pemkot dan Pemkab se Jawa Timur itu diisi sejumlah materi yang berkaitan dengan budaya kerja demi terwujudnya pelayanan publik yang efisien dan efektif.
Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB, Teguh Widjinarko, mengatakan workshop budaya kerja tersebut akan membedah bagaimana keterkaitan antara kebijakan (peraturan perundangan) dengan peningkatan budaya kerja ASN.
“Kita harapkan workshop ini bisa menjadi ajang untuk menuju pelayanan publik yang baik,” kata Teguh.
Dijelaskan pula, berbagai aspek dari paparan kebijakan budaya kerja, kerjasama tim hingga pengembangan budaya layanan prima akan menjadi materi yang disuguhkan kepada peserta workshop.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah setempat yang telah mendukung kegiatan ini,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu Teguh juga membeberkan berbagai cara dalam mengembangkan budaya organisasi yang sehat. Setidaknya ada 11 hal yang harus dilakukan para ASN yakni mulai mendiagnosa budaya organisasi, merumuskan nilai organisasi sebagai titik tolak pengembangan budaya kerja.
“Setelah itu baru merumuskan perilaku yang harus diterapkan dan dilarang organisasi dan membuat daftar perilaku yang tetap harus dilanjutkan, dihentikan dan dimulai,” ujarnya.
Hal lain yang perlu dilakukan, kaitannya dalam pengembangan budaya kerja adalah menetapkan role model sebagai contoh, disamping melakukan perubahan sistem manajemen dengan mengikuti perkembangan zaman.
“Lakukan sosialisasi budaya kerja, lalu implementasi dan internalisasi dan tak lupa monitoring dan evaluasi. Sebab, budaya organisasi yang sehat akan menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional,” tandasnya.
Sementara itu salah satu pemateri dari Kemenpan M. Shafiq Pasadigoe dalam paparannya tentang “Pengembangan Budaya Pelayaanan Prima” menjelaskan jika sistem pelayanan yang efektif dan efisien yakni berbasis elektronik/informasi teknologi (IT).
Adanya aplikasi online yang sudah disiapkan oleh pemerintah diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan.
“Tujuannya tak lain adalah membangun budaya pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat,” kata Shafiq. (Sa)
