Malang – Bertempat di Aula Makota Polres Malang Kota pada hari Kamis (27/7) telah dilaksanakan Talk Show Makota Solutions dengan tema “Pemantapan Kebangsaan di Lingkungan Kampus”. Acara tersebut digelar dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap banyaknya gerakan radikalisme yang mulai tumbuh di lingkungan kampus Kota Malang.
Hadir pada acara tersebut adalah Wakil Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, Kapolresta Malang Kota, Hoiruddin Hasibuan, Komandan KODIM 0833 Kota Malang, Letkol. Inf. Nurul Yaqin, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Moch. Bisri dan Rektor Universitas wisnuwardhana, Prof. Dr. Suko Wiyono.
Pada acara tersebut, Sutiaji menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini baik kota / kabupaten segala kebijakan yang diambil telah diatur regulasinya oleh UU no 23 tahun 2014, dimana urusan pendidikan Pemerintah Kota Malang hanya di beri kewenangan mulai tingkat Paud sampai dengan tingkat SMP. “Sementara itu, untuk tingkatan SMA / SMK kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan untuk Perguruan Tinggi masing-masing urusannya ada dibawah Kemenristekdikti” jelas Sutiaji.
Namun, jika akan diulas lagi, lanjut Sutiaji, dapat kita perhatikan bahwa peran Pemerintah Kota Malang bukan pada sektor pendidikannya di lingkungan kampus melainkan lebih pada memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan hidup bagi seluruh warga yang menetap di Kota Malang.
“Kedepan, Pemerintah Kota Malang juga akan segera mengkoordinasikan dan melakukan studi uji publik untuk memutuskan apakah Kota Malang memerlukan peraturan daerah yang mengatur secara detail tentang gerakan radikalisme di lingkungan kampus” tandasnya.
Sementara itu, Kapolres Malang Kota, AKBP Hoiruddin Hasibuan menjelaskan bahwa ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang ingin mengganti dasar negara kita dan merubah NKRI. “Hal itu dapat kita lihat dengan tingginya radikalisme utamanya di kampus – kampus; sifatnya lebih pada bahwa mereka ingin mendirikan negara khilafah” jelas Hoiruddin.
“Di Kota Malang terdapat 63 Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri yang memiliki
450 ribu – 500 ribu mahasiswa yang menjadi target potensial untuk dapat direkrut menjadi pendukung gerakan negara khilafah” tambah Hoiruddin.
“Oleh karenanya, melalui kegiatan kali ini, mari kita semua mencari solusi agar permasalahan radikalisme yg ada di perguruan tinggi dapat segera terselesaikan agar keutuhan NKRI tetap terjaga; mari kita dukung pemerintah dengan memulainya dari Kota Malang” tegas Kapolres Malang Kota itu. (Ts)
