Malang – Kamis, 20 April 2017 Pemerintah Kota Malang menerima kunjungan studi komparasi Pemerintah Kota Cimahi, yang bertempat di ruang Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kota Malang. Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Malang Ir. Budi Hermawanto MT, sedangkan rombongan tamu yang berjumlah 7 orang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian Pemerintah Kota Cimahi Drs. Benni Bachtiar, Msi.
Ir. Budi dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin yang harus ditindak lanjuti pemerintah daerah terkait dengan pengendalian inflasi, diantaranya menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai serta mengatasi masalah infrastruktur untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk menjaga stabilisasi harga serta bekerjasama dengan penegak hukum dalam melakukan monitoring kewajaran stok pangan secara berkala. Secara umum kondisi inflasi di kota malang cukup stabil bahkan pada bulan Oktober tahun 2016 mengalami inflasi sebesar 0.20 persen. Namun menjelang akhir tahun, harga bahan pokok diperkirakan meningkat, mengingat sumbangan kelompok bahan pangan pada inflasi akhir tahun cukup tinggi.
Didalam sambutan Benni juga mengatakan maksud kedatangannya untuk melakukan study komparasi terkait masalah inovasi pengendalian inflansi daerah di Kota Malang dan juga sharing pendapat Pemerintah Kota Malang yang telah melakukan inovasi dan pengendalian dalam inflansi yang masih berbanding jauh dengan Kota Cimahi. “Penduduk Kota Cimahi kurang lebih sebanyak 600ribu jiwa, sepertiga atau sekitar 80 persen dari Kota Malang. Pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi dalam kurun waktu 15 tahun ini mengalami pertumbuhan 92 persen, inilah yang membuat permasalahan bagi kami dalam pemberdayaan inflansi, dan kami ingin tahu upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam menjaga inflansi” Ujar Benni menambahkan.
Budi menyampaikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya adalah dengan melakukan inventarisasi, evaluasi, mengidentifikasi serta melakukan pemantauan dan pengendalian atas sumber dan potensi inflasi, diantaranya dengan melakukan program 4k, nasional dan remo kangen jatim yakni ketersediaan pasokan, keter-jangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif serta penguatan kelembagaan, produksi, distribusi dan konektivitas, regulasi dan monitoring, kajian dan rekomendasi serta pengendalian ekspektasi; yang semua itu tertuang dalam keputusan walikota malang nomor : 188.45/18/35.73.112/-2017, tentang pembentukan tim pengendali inflasi daerah. Selanjutnya dilanjutkan dengan tukar cinderamata dan tukar-menukar informasi. (Pr)
