Sebagai upaya meningkatkan efisien dan efektifitas dalam proses pengadaan barang /jasa pemerintah; diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan atau kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan yang dibiayai oleh APBD. Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah bisa berlangsung dengan cepat melalui e-procurement, maka Pemerintah Kota Malang dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melakukan bimtek ini. Kamis(23/3) bertempat di Grand Palace Hotel, Jl. Ade Irma Suryani No 21, Malang. Pemerintah Kota Malang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Terkait E-Catalogue Dan E-Purchasing Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pengadaan (PP). Acara yang dihadiri 120 orang peserta ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun untuk narasumber dari LKPP yaitu M. Haris Kasi Riset Pasar & Industri LKPP dan Eko Rinaldo Octavianus, Kasubdit Riset & Kontrak LKPP.
Bimtek dibuka dengan sambutan Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Malang, Ir. Budi Herwanto, MT menyampaikan kegiatan ini merupakan satu sarana strategis guna memberikan pemahaman yang sama kepada para peserta khususnya PPK dan PP di lingkungan pemerintah kota malang tentang e-catalogue dan e-purchasing. Sehingga melalui pemahaman tersebut, diharapkan seluruh peserta nantinya mampu melaksanakan proses e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa di OPD masing-masing secara benar dan tidak melanggar aturan.
Selama ini sektor pengadaan barang/jasa selalu dianggap rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran. Kenyataan ini hendaknya benar-benar menjadi perhatikan. Untuk itu diperlukan sebuah tekad nyata untuk mewujudkan pemerintah Kota Malang yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi.
“Saya berpesan kepada seluruh peserta bimtek agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Berbagai materi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber supaya benar-benar dipahami sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menyalahi aturan.” Pungkas Budi.
Eko Rinaldo Octavianus, Kasubdit Riset & Kontrak LKPP narasumber pertama meyampaikan dinamika pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selanjutnya M. Haris Kasi Riset Pasar & Industri LKPP membimbing praktek secara teknis untuk proses e-purchasing kepada peserta bimtek.(EM)
