Forum Sinergitas RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN

Jakarta, Jumat (3/3) di Grand City Ballroom Hotel Grand Mercure diselenggarakan Forum Sinergitas “RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019”. Forum ini dihadiri oleh 38 Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Timur, Ketua DPR RI, Ketua Banggar DPR RI, anggota DPR Dapil Jawa Timur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum sinergitas yang dilakukan Jatim adalah yang pertama kali di Indonesia dan bisa ditiru provinsi lain. “Kami menyambut baik prakarsa dari DPRD Jatim. Ini tradisi baru dalam menyusun RPJMD dengan melibatkan seluruh stakeholder di Jatim. Gubernur, bupati walikota, bersama DPRD dan DPR RI dan Bappenas ikut membahas sinergitas RPJMD dan RPJMN,” jelas Novanto.

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo sebagai narasumber Forum menekankan pentingnya peningkatan daya saing Jatim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut penting dilakukan karena melihat perkembangan di era global yang semakin kompleks. Jika daya saing bisa ditingkatkan, maka berbagai peluang di pasar global akan bisa dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jawa timur, ada empat strategi untuk meningkatkan daya saing Jatim, yakni stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.

Tentang strategi makro ekonomi misalnya, Pakde menjelaskan peran penting Jatim terhadap perekomomian wilayah lain di Indonesia. Secara geografi politik, dan geógrafi ekonomi, posisi Jatim sebagai center of gravity di Indonesia. Posisi inilah yang membuat Jatim bisa unggul dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 persen, di atas nasional yang hanya 5,02 persen.

Strategi lain yang juga diterapkan untuk memperkuat makro ekonomi adalah dengan membentuk “Atase Perdagangan Dalam Negeri” yang berupa Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Saat ini sudah beroperasi 26 KPD Jatim di berbagai provinsi. Dampaknya sudah bisa dilihat, yakni meningkatnya kinerja perdagangan Jatim yang pada tahun 2016 mencapai Rp. 100,56 triliun. “Perdagangan dalam negeri kita bagus 20 persen lebih. Perdagangan Jatim dengan ASEAN surplus 890.471 ribu US dollar. Pertama kali surplus dengan Singapura,” jelasnya.

Dengan PDRB Jatim sebesar Rp. 1.855,04 triliun, Jatim memberi sumbangan sebesar 14,95 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp. 12.406,80 triliun. Dari total PDRB Jatim, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar yakni sebanyak 28,92 persen, dilanjutkan dengan perdagangan mencapai 18 persen, dan pertanian sebanyak 13,31 persen. Itu menandakan bahwa industrialisasi saat ini sudah menjadi lokomotif pembangunan Jatim.

Di bidang pemerintahan dan tata kelembagaan, Pemprov Jatim menempuh strategi melakukan formulasi reformasi birokrasi melalui regulasi, sumber daya manusia atau leadership, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat.

Selain itu, pembangunan pelabuhan dan bandara juga menjadi bagian penting dalam memperkuat infrastruktur di Jatim. “Pertumbuhan ekonomi ditopang pelabuhan dan bandara. Seperti Juanda bisa diperbesar kapasitasnya (terminal 3). Abdulrahman Saleh Malang juga bisa jadi bandara internasional. Juga dilakukan pengembangan bandara di Bawean, Trunojoyo, Belimbingsari, Kangean, Masalembo, dan Tulungagung,” pungkas PakDe Karwo.

Abah Anton menilai sinergitas seperti ini perlu juga dibangun ditingkat provinsi dengan tingkat kota. Sehingga keselarasan mata rantai perencanaan bisa terbangun dari pusat hingga tingkat kota/kabupaten. “Termasuk permasalahan2 yg membutuhkan penanganan secara berjenjang dapat dikonkritkan solusinya. Seperti yang diungkapkan Pak De Karwo, terkait dengan issue kekinian atas jalan provinsi dan jalan nasional yang rusak serta tahunya warga itu ada di wilayahnya (red. Kota/kabupaten) namun tidak bisa tertangani. Ini harus ada solusi, “ujar Abah Anton.(EM)

Posted in: Berita Terbaru, Dokumentasi, Headline

Leave a Comment