Malang – Bertempat di Hotel Atria, Senin (15/8) dilakukan Uji Publik RUU Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggaran Dirjen Pemerintahan dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, Sekertaris Dirjen Bidang Pemerintahan dan Politik Kemendagri, Budi Prasetyo dan beberapa narasumber serta ratusan peserta baik dari kalangan akademisi, KPU, hingga pemerintah ikut andil dalam hal ini.
Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mengucapkan rasa terima kasihnya karena Kota Malang menjadi tujuan acara Uji Publik RUU Pemilu ini. Ia menuturkan jika Kemendagri tidak salah memilih Kota Malang karena mewakili beberapa instrumen baik kalangan warga hingga akademisi.
“Kalau Kota Malang dijadikan sasaran uji publik sangat tepat sekali dan kami mengucapkan selamat datang,” kata Wawali Sutiaji dalam sambutannya.
Ia menerangkan RUU Pemilu sangat krusial dan titik tekannya harus diarahkan kepada kepentingan masyarakat. Sebab, aturan mengenai Pemilu ini berkaitan dengan penguatan sistem presidensial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. “Penguatan sistem presidensial ini sangat penting bagi pemerintahan,” ungkapnya.
Sutiaji menambahkan, banyaknya tarik ulur seputar sistem Pemilu legislatif seperti sistem terbuka dengan dipilih langsung atau menggunakan sistem tertutup yakni calon dipilih partai politik merupakan agenda yang harus dibahas dalam momen uji publik itu. “Karena itu kami di daerah berharap, jika nanti aturan ini tidak membingungkan kami yang ada di daerah,” tukasnya.
RUU Pemilu ini merupakan penyederhanaan tiga undang-undang masing-masing UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 8 Tahun 2012 dibukukan menjadi satu undang-undang dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sementara itu, Sekjen Dirjen Politik dan Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri, Budi Prasetyo, mengatakan, alasan Kota Malang dipilih menjadi sasaran uji publik tak lain karena merupaka kota terbesar kedua di Jawa Timur dan banyak memiliki akademisi. “Kota Malang sebagai kota pendidikan, dan banyak akademisi,” kata Budi.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan RUU Pemilu ini ada beberapa isu krusial yang patut dibahas bersama, sehingga kedepan tidak menjadi konflik. “Tahun 2019 kampanye Pilpres dan Pileg dilakukan serentak sehingga kami butuh masukan,” kata Budi Prasetyo. (Sa)
