Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se Sulawesi

Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung menjadi 2 (dua) daerah terpilih untuk pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang mengalami kenaikan dan progress positif. Atas keberhasilan dimaksud, Kementerian PAN dan RB RI, menunjuk 2 (dua) Kepala Daerah dimaksud untuk memaparkan kiat kiatnya pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se Sulawesi Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se Sulawesi2 Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se Sulawesi3 (jumat,5/2’16) di Grahadi Surabaya .
“Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen untuk terus berbenah dan berbenah hingga terbangun sebuah sistem serta etos pelayanan publik yang baik di Pemerintah Kota Malang, “ujar Walikota Malang.
Sementara itu, Men PAN dan RB RI, Yudi Crisnandi, dalam arahannya menekankan salah satu poin penting yang jadi pertimbangan untuk penilaian adalah komitmen Pimpinan dan langkah langkah inovasi Kepala Daerah. “50 % skoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen Kepala Daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat azas,
“tegas Yudi Crisnandi.
Disisi lain, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, “mengkritisi” pola dan kriteria evaluasi kinerja Pemerintahan yang diletakkan pada progress serapan anggaran.
“Penyerapan uang tidak selalu lurus sama dengan penyerapan proyek. Ini karena rekanan lebih cenderung melakukan pencairan pada termin 1 atau termin akhir (termin 4), sehingga terkesan pada triwulan 2 dan 3 kegiatan tidak berjalan. Realitanya, proyek/pekerjaan terus berjalan dan bergerak, namun karena tidak ada pencairan anggaran maka dinilai dan dievaluasi tidak ada progress. Kalau ini yang (semata) jadi ukuran, maka bisa menyesatkan dan mungkin kurang akurat untuk dijadikan tolok ukur kinerja SKPD / Pemerintah, “tegas Pak De Karwo, demikian Gubernur Jatim akrab disapa.
Acara yang juga menghadirkan Kepala Daerah se wilayah Sulawesi; mencatat ada 10 kota/kabupaten di Jatim yang mendapat skor C, 19 kota/kabupaten mendapat skor CC serta 10 kota/kabupaten mendapat skor B.
10 daerah di Jatim peraih skor B itu meliputi kota Malang, kota Surabaya, kabupaten Bojonegoro,  kota Madiun, kabupaten Pacitan, kabupaten Pasuruan, kabupaten Madiun, kabupaten Tulungagung, kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Banyuwangi.
Pada tingkat Provinsi, hanya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY yang mampu meraih skor A.

Posted in: Berita Terbaru, Headline

Comments are closed.