Made witna, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemkab Badung Bali, di ruang rapat Kriya Gosana I, saat mendampingi kunjungan studi banding Pemkot Malang (19/11’15) menegaskan perkantoran terpadu satu pintu kabupaten Badung dibangun sejak 2007. “Kunjungan Pemkot Malang, bertepatan dengan kunjungan Men PAN RB RI, “ujar Made Witna mengawali informasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Badung. Ditambahkannya, tata pola pelayanan publik dan sistem perijinan mampu menjadi stimulus peningkatan pendapatan kabupaten Badung yang mencapai Rp 3,7 triliun. Salah satu kunci keberhasilan penerapan sistem dimaksud, juga tidak terlepas dari kuatnya budaya setempat, sehingga perubahan hampir tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.
Sementara itu, Wawali kota Malang Sutiaji merespon positif pola PTSP (Perijinan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Badung yang tidak semata tergambar pada model semua SKPD di tempatkan dalam satu lokasi, namun dipertajam dalam sistem rumpunisasi fungsi pelayanannya.
I Made Sutama, Kepala Badan Perijinan Badung, menginformasikan, tidak ada berkas yang keluar dari BPT, semua berpusara di BPT. “Yang paling utama, tidak ada lagi pengurusan rekomendasi dari skpd, semuanya di satu titik, ” tegas Sutama.
Menurut, Wawali Sutiaji, diperlukan komitmen Kepala SKPD, karena selama ini kecenderungan SKPD terkesan bersikukuh untuk mempertahankan aspek rekomendasi tersebut. “Yang pertama dari pencermatan best practice dan diikuti semua kepala SKPD, adalah mengevaluasi Perda Perijinan di kota Malang, dan SKPD harus rela menyerahkan kewenangan terkait aspek pengurusan perijinan ke BP2T, ” ujar Sutiaji. Harapannya, dengan kepala SKPD ikut, muncul pemikiran revolusioner dan tidak ego sektoral, sehingga goalnya berikan kemanfaatan masyarakat dan kota Malang. Ditambahkannya pula, seiring hal itu perlu langkah inovatif, layanan terintegrasi berbasis IT ditingkat kelurahan yang terhubung ke BP2T, agar warga tidak bolak balik dalam pengurusan, karena nantinya juga bisa terhubung dengan sistem android.
