Kualitas pemahaman pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran terhadap tugas dan wewenang serta berbagai permasalahan yang terkait pengadaan barang/jasa harus selalu ditingkatkan. Untuk itu pada hari Selasa 13 Oktober 2015 telah diadakan sosialisasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Sosialisasi ini dihadiri oleh 102 peserta dari seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang.
Kepala Bagian Pembangunan ex Visio Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Malang, Drs. Wijaya Saleh Putra selaku panitia penyelenggara menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sehingga penyelengaraan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam sambutannya Walikota Malang, H. Moch. Anton menyampaikan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui proses pelelangan selama ini perlu ditingkatkan dalam segi pelayanan maupun sumber daya manusianya. Hal ini terkait kota Malang menjadirole model zona integritas dimana kota yang ditunjuk harus memiliki birokrasi yang baik dan patut dijadikan contoh. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang bersama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) berniat untuk menjadikan Kota Malang bagian dari Pilot Project. Untuk itu diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang proses pengadaan barang/jasa sehingga pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tidak bermasalah.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang “Tugas Tanggung Jawab Wewenang Pengguna Anggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa” yang disampaikan oleh Tjipto Prasetyo Nugroho, AK. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta dan staff ahli bidang Pemerintahan Kota Malang, Drs. Mulyono, Msi.
